oleh: Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. Anggota DPD RI 2024–2029 INDONESIA dibuat gempar dengan Maluku Utara belakangan ini. Dalam banyak hal. Misalnya angka pertumbuhan ekonomi (triwulan II) 2025 yang fantastis. Bukan main-main, berdasarkan data BPS, Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia—skornya mencapai 32,09%. Pertanyaannya, apakah angka (kuantitatif) yang tinggi ini linier … Lanjutkan membaca Hilirisasi Sektor Hijau dan Biru Berbasis Komunitas Warga
JEDA TAMBANG, KEMBANGKAN ALTERNATIF
BELAKANGAN ini Maluku Utara kembali ramai diperbincangkan, baik lokal maupun nasional. Isu sentralnya seputar aktivitas pertambangan yang bergeliat di daerah ini. Kita pun digiring pada kutub ekstrem: pro sepenuhnya atau kontra sepenuhnya. Poin plus dari aktivitas pertambangan memang tidak bisa diabaikan begitu saja, namun tentu ini bukan pilihan untuk jangka panjang karena sifat destruksi atasnya. … Lanjutkan membaca JEDA TAMBANG, KEMBANGKAN ALTERNATIF
Urgensi Politik Gagasan Pada PILKADA 2024
SALAH pilih, menyesal kemudian. Memilih kepala daerah berarti menitipkan arah pembangunan daerah ke depan, yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk kita. Kualitas adalah nomor satu. Utamanya, gagasan dan agenda kerja bukan politik transaksional dan politisasi identitas. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah momentum untuk koreksi dan perbaikan. Tentukan ke mana daerah kita akan … Lanjutkan membaca Urgensi Politik Gagasan Pada PILKADA 2024
Safari Politik Gagasan, R. Graal Taliawo Menyapa Halmahera Tengah
PADA Maret ini, pegiat politik gagasan, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., melanjutkan safari politik gagasannya ke Halmahera Tengah selama beberapa hari—setelah sebelumnya Januari lalu ke Halmahera Timur. Ini adalah wujud komitmennya untuk menjalankan apa yang ia yakini guna membenahi dan menjawab keresahannya atas praktik politik kita selama ini. Banyak titik yang disapanya, mulai dari … Lanjutkan membaca Safari Politik Gagasan, R. Graal Taliawo Menyapa Halmahera Tengah
Janji Sesat Kandidat dan Harapan Keliru Warga
BUKAN hanya politik uang, praktik demokrasi kita juga dicemari dengan janji (penulis lebih setuju memakai diksi agenda kerja) sesat kandidat dan harapan keliru warga. Demi mendulang suara, bahkan ada kandidat yang berjanji ‘bangun jembatan di daerah yang tak ada sungainya’. Sisi lain, menyadari suaranya dibutuhkan dan menganggap kandidat adalah segalanya, warga kadang meminta mereka ‘bangun … Lanjutkan membaca Janji Sesat Kandidat dan Harapan Keliru Warga
LAMPU DARURAT KESEHATAN MALUKU UTARA
PEMENUHAN layanan kesehatan tidak boleh “pandang bulu” kepada mereka yang akan mengaksesnya. Tidak peduli tua atau muda; di desa atau di kota; “berkantong tebal” atau “berkantong tipis”; maupun lainnya. Mengakses layanan atasnya adalah hak dasar minimal warga negara (tanpa terkecuali), yang secara otomatis menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Karena dengan begitu, negara menunjukkan suatu kehadiran … Lanjutkan membaca LAMPU DARURAT KESEHATAN MALUKU UTARA
SIKAP PROPORSIONAL WARGA NEGARA DAN PEJABAT PUBLIK USAI PELANTIKAN
SEBAGAIMANA lazimnya musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, selalu ada ekses yang menyisa bahkan ketika kepala daerah ditetapkan dan dilantik. Graal Taliawo, lulusan magister Sosiologi UI yang kini tengah mengambil studi doktoral politik di universitas yang sama, berpandangan bahwa fanatisme yang kadang membabi buta masih meninggalkan jejak polarisasi, daya kritis masyarakat perlahan terkikis, hingga … Lanjutkan membaca SIKAP PROPORSIONAL WARGA NEGARA DAN PEJABAT PUBLIK USAI PELANTIKAN
JAGA JARAK USAI PILKADA
PILKADA telah usai. Putusan Mahkamah Konstitusi telah diambil. Waktunya kita sebagai warga negara, yang bukan lagi pemilih, menjaga jarak dengan kekuasaan. Kembangkan sikap kritis (oposisi) bagi mereka yang terpilih. Beberapa KPU Kabupaten di Maluku Utara telah menetapkan pemenang Pilkada setelah menerima putusan sengketa dari MK. Mereka akan segera dilantik untuk bekerja sebagai pejabat publik. Mereka … Lanjutkan membaca JAGA JARAK USAI PILKADA
POLEMIK UU PEMILU: ANTARA KEPENTINGAN WARGA DAN ELITE
MAU revisi atau tidak, basis argumen revisi Undang-Undang Pemilu haruslah kepentingan publik, bukan kepentingan sempit lainnya. Terlalu dangkal apabila polemik revisi didasari atas kalkulasi kepentingan sempit elite dan partai politik semata. Bahkan, tidak etis sebab pemilu telah mengorbankan banyak nyawa penyelenggara. Karena itu, setidaknya ada dua kepentingan mendasar yang harus menjadi konsen elite parpol dalam … Lanjutkan membaca POLEMIK UU PEMILU: ANTARA KEPENTINGAN WARGA DAN ELITE
kanalgraal.com 