SEBENING apa pun air yang dituang ke gelas berisi bubuk kopi, pasti akan larut menghitam. Mereka yang masuk ke suatu sistem mau tidak mau “dipaksa” untuk beradaptasi. Jika bubuk kopi mengandung racun, air yang dituang pun akan menghasilkan minuman kopi beracun, juga sebaliknya. Itu adalah gambaran korupsi dan sistem struktural birokrasi. Imbasnya, korupsi yang melibatkan … Lanjutkan membaca JERAT KORUPSI ASN
KELOLA SAMPAH, BUKAN BUANG
JARGON “Buanglah Sampah Pada Tempatnya” tak lagi relevan. Karena itu saja tak cukup untuk mengatasi permasalahan sampah yang begitu membludak di Indonesia. Kota Ternate, Maluku Utara mengalami ini. Bahkan, Ombudsman menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate gagal menangani sampah (ombudsman.go.id, 24/08/2021). Jika ini dibiarkan, sudah pasti lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya menjadi pihak yang dirugikan. … Lanjutkan membaca KELOLA SAMPAH, BUKAN BUANG
“MILENIALKAN” PASAR DENGAN KOMUNITAS MUDA KREATIF
HIRUK-PIKUK pasar di Ternate, Maluku Utara belakangan ini tampaknya agak lain. Bukan karena aktivitas perdagangan, melainkan karena tata kelola pasar yang carut-marut. Banyak lapak dan gudang dibangun pedagang dengan menyalahi ketentuan tata ruang di Kawasan Pasar Sabi-sabi bagian utara hingga Pasar Higienis (Cermat, 25 Oktober 2021). Selain itu, masih banyak pula pedagang berjualan di luar … Lanjutkan membaca “MILENIALKAN” PASAR DENGAN KOMUNITAS MUDA KREATIF
SATU DEKADE FESTIVAL TELUK JAILOLO: KEMBALIKAN ESENSI FESTIVAL
FESTIVAL Teluk Jailolo (FTJ) kembali dihelat tahun ini, tepatnya pada 9–12 Juni 2021. Sudah satu dekade lebih, sejak 2009, ajang promosi daerah ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Sayang, tak hanya konsisten dari sisi waktu penyelenggaraan, tapi juga konsisten dari sisi dampak yang belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat Halmahera Barat dan Maluku Utara. Festival ini luar … Lanjutkan membaca SATU DEKADE FESTIVAL TELUK JAILOLO: KEMBALIKAN ESENSI FESTIVAL
TINGKATKAN PAD MELALUI SEKTOR UNGGULAN
KEBIJAKAN otonomi daerah memberi keistimewaan pada pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengurus dan mengatur “rumah tangga”-nya sendiri secara mandiri, juga berkeadilan. Semangat dan tujuannya, supaya daerah bisa berkembang sesuai dengan konteks masyarakat dan potensi wilayahnya. Kebijakan ini biasa disebut juga dengan desentralisasi. Salah satu wujud dari asas desentralisasi ini adalah kebijakan … Lanjutkan membaca TINGKATKAN PAD MELALUI SEKTOR UNGGULAN
LAMPU DARURAT KESEHATAN MALUKU UTARA
PEMENUHAN layanan kesehatan tidak boleh “pandang bulu” kepada mereka yang akan mengaksesnya. Tidak peduli tua atau muda; di desa atau di kota; “berkantong tebal” atau “berkantong tipis”; maupun lainnya. Mengakses layanan atasnya adalah hak dasar minimal warga negara (tanpa terkecuali), yang secara otomatis menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Karena dengan begitu, negara menunjukkan suatu kehadiran … Lanjutkan membaca LAMPU DARURAT KESEHATAN MALUKU UTARA
KRISIS GURU MENGANCAM PENDIDIKAN DI MALUKU UTARA
GURU adalah ujung tombak pendidikan sebuah bangsa. Guru merupakan elemen penting dalam pendidikan, dan pendidikan adalah kunci penting untuk pengembangan setiap individu dan pembangunan suatu bangsa ke depan. Dengan sistem pendidikan yang tepat termasuk di dalamnya guru, akan tercipta generasi penerus yang unggul—baik dari segi kecerdasan, kreativitas, maupun karakter. Sayangnya, Maluku Utara memiliki potret buram … Lanjutkan membaca KRISIS GURU MENGANCAM PENDIDIKAN DI MALUKU UTARA
URGENSI PENYELAMATAN KELAPA BIDO
Awal Maret ini, sejumlah media memberitakan soal ancaman kelangkaan pohon kelapa bido di Maluku Utara. Laporan iNews, Senin (1/3) misalnya, menyarikan catatan Kantor Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian Kabupaten Morotai yang menyebutkan bahwa hanya tersisa 113 pohon kelapa bido yang baik secara kualitas. Sebabnya, konon lantaran harga bibit kelapa bido pernah menyentuh Rp100.000/buah, … Lanjutkan membaca URGENSI PENYELAMATAN KELAPA BIDO
PETANI KOPRA MENANTI SEJAHTERA
FLUKTUASI harga kopra di Maluku Utara yang bahkan cenderung anjlok bukanlah hal tabu. Tiga tahun berturut-turut (2017–2019) harga kopra di Maluku Utara mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Maluku Utara yang telah diolah, pada 2017 harga kopra berkisar Rp9.000 per kilo, 2018 turun menjadi Rp5.000 per kilo, dan 2019 turun paling drastis di harga Rp3.000 per … Lanjutkan membaca PETANI KOPRA MENANTI SEJAHTERA
NELAYAN MALUKU UTARA, RIWAYATMU KINI
PROVINSI Maluku Utara digadang-gadang potensial untuk menjadi salah satu poros maritim Indonesia. Bagaimana tidak, luas perairan Maluku Utara mencapai 145.801 km2 atau sekira 69% dari luas keseluruhan wilayahnya (bkpmprovmalut.net, 2021). Maka tak keliru jika potensi kelautan dan perikanannya luar biasa besar. “Di Halmahera saja, bisa mencapai sekitar 140.679 ton per tahun,” ujar Bupati Halmahera Selatan, … Lanjutkan membaca NELAYAN MALUKU UTARA, RIWAYATMU KINI
kanalgraal.com 