Dr. Graal: Adakan Safari Politik Gagasan untuk Sambut Pilkada 2024

Diposkan pada oleh graaltaliawo

Dr. Graal dan warga desa Kramat asyik berdiskusi (21/05)

“PAITUA ada bikin apa? Kampanye lagi kah? Mau bacalon kepala daerah kah?” Tak sedikit orang yang mempertanyakan alasan di balik Safari Politik Gagasan ke Kab. Pulau Taliabu (18–21 Mei) yang dilakukan Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. “Saya pernah dengar hal serupa. Tapi tentu bukan itu alasannya. Saya bersafari Politik Gagasan guna menyebarkan fondasi/bekal pengetahuan politik bagi warga untuk memilih pemimpin, termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang,” ungkap Anggota DPD-RI Terpilih (2024–2029). Safari Politik Gagasan yang dilakukannya kali ini adalah kelanjutan dari komitmennya untuk mengedukasi politik warga.

Genap 8 kabupaten dan 2 kota

Dengan safari ke Taliabu, pegiat Politik Gagasan ini menggenapkan niatnya untuk menyinggahi 8 kabupaten dan 2 kota di Maluku Utara. Ada 4 titik diskusi di Taliabu: 2 titik di Bobong, Desa Talo, dan Desa Kramat dengan audiens aktivis hingga warga desa. “Saya mendapat respons luar biasa positif. Di satu desa, diskusi sempat tertunda karena hujan. Ternyata warga tetap menanti dan keesokan harinya dong banyak bakumpul. Dong antusias batanya dan bacarita tentang dorang pe pengalaman yang membekas terkait politik lokal,” jelas laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini. Ia menambahkan, bahkan ada warga yang sampai meninggalkan kerjaan rumahnya dan merelakan waktu istirahat Minggunya untuk gabung diskusi.

Seorang warga desa Talo sedang bertanya kepada Dr. Graal (19/05)

Sayangnya, beberapa desa yang warga usulkan belum bisa disinggahi karena kendala transportasi dan cuaca (turun hujan hampir setiap hari). “Banyak sudara yang tawarkan dong pe desa untuk diadakan diskusi Politik Gagasan. Tapi setelah tim baku cek, desa sulit dijangkau dengan jalur darat, harus jalur laut tapi kali ini lagi musim gelombang. Desa Kawalo so masuk rencana tapi dua hari sebelum kegiatan ternyata jembatan menuju desa terputus,” jelas laki-laki yang akrab disapa Dr. Graal.

Sambut Pilkada 2024 dengan Politik Gagasan

Dalam diskusi Politik Gagasan kali ini, doktor Ilmu Politik ini membahas tentang Pilkada 2024 mendatang. Pesannya jelas untuk setiap warga sebagai pemilih dan kandidat. “Kepada pemilih, saya sampaikan bahwa kita perlu menguji kualitas calon kepala daerah (bupati/gubernur). Bukan merogoh isi tas mereka, bukan juga memolitisasi identitas. Saya tekankan warga perlu tahu jumlah dan alokasi anggaran daerah, termasuk realisasinya. Pengetahuan ini penting sebagai kitong pe bekal untuk menguji janji-janji calon kepala daerah apakah rasional/tidak, berpotensi terealisasi/tidak,” ujar politisi muda ini. Di Desa Talo, seorang warga berkata, “Selama ini kami tidak tahu jumlah anggaran kabupaten Taliabu dan bagaimana realisasinya.”

Dr. Graal menyampaikan materi Politik Gagasan di Bobong (18/05)

Selain itu, kepada kandidat, Dr. Graal berharap untuk menyampaikan janji/agenda kerja yang terukur. Jika berjanji, calon kepala daerah perlu takar sesuai kemampuan anggaran, bukan yang bombastis dan mengiyakan semua hal demi kepentingan elektoral. Penting untuk terbuka dan transparan kepada warga supaya mereka tidak keliru berharap.

Pilkada 2024 ini, menurutnya, adalah momentum perbaikan. Kita sebagai pemilih adalah kunci penentu siapa kepala daerah yang akan memimpin pembangunan daerah kelak. “Sudahi politik transaksional dan politisasi identitas karena kita so rasakan pahitnya. Kita so rasakan bagaimana daerah jika dipimpin oleh mereka yang terlahir karena politik transaksional dan/atau politisasi identitas,” ujar lulusan Universitas Indonesia ini dengan tegas. Ia mengajak warga (juga kandidat) berpolitik gagasan supaya memperbesar peluang untuk melahirkan kepala daerah terpilih yang berkualitas dan sungguh-sungguh komitmen membangun daerah. Sebagai penutup, ia menekankan bahwa Safari Politik Gagasan akan terus berlanjut ke desa-desa lainnya selama tahun 2024 ini.

Warga desa Bobong memadati diskusi Politik Gagasan (21/05)

Urgensi Politik Gagasan Pada PILKADA 2024

Diposkan pada oleh graaltaliawo

SALAH pilih, menyesal kemudian. Memilih kepala daerah berarti menitipkan arah pembangunan daerah ke depan, yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk kita. Kualitas adalah nomor satu. Utamanya, gagasan dan agenda kerja bukan politik transaksional dan politisasi identitas. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah momentum untuk koreksi dan perbaikan. Tentukan ke mana daerah kita akan melangkah.

Kepala daerah kunci pembangunan daerah

Lima tahun berjalan, kita sebagai warga seharusnya bisa merasakan perkembangan daerah. Mengalami kemunduran, jalan di tempat, atau berproses menuju kemajuan. Patokannya bisa mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—kualitas hidup—setiap kabupaten. Sebagai contoh, di Maluku Utara masih banyak kabupaten yang IPM-nya di bawah rata-rata nasional. Tahun 2023 IPM Indonesia 74,39, Maluku Utara 70,21, Pulau Taliabu 62,31, Pulau Morotai 64,73, Kep. Sula 65,29, dan Kab. Halmahera Selatan 65,83 (malut.bps.go.id, 20/03/2024).

Adalah soal jika selama lima tahun ini suatu daerah/kabupaten berjalan di tempat atau bahkan berjalan mundur. Patut dipertanyakan peran kepala daerah sebagai nakhodanya. Dia adalah kunci sekaligus penentu arah dari pembangunan suatu daerah. Apakah dia telah membawa daerah ke jalan yang “benar”?

Kita sebagai pemilih juga perlu berefleksi. Pada Pilkada-Pilkada yang lalu, pemimpin seperti apa yang kita pilih dan bagaimana cara kita memilihnya. Penting untuk tidak melulu menyalahkan kinerja sang pemimpin tapi juga mengoreksi cara kita berpolitik selama ini sehingga melahirkan pemimpin terpilih seperti itu.

Politik transaksional dan politisasi identitas

Kilas balik ke lima bahkan puluhan tahun sebelumnya, praktik politik kita begitu identik dengan politik transaksional dan politisasi identitas. Pada 2023 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis tentang provinsi dengan tingkat kerawanan politik uang tertinggi di Pemilu 2024. Hasilnya, Maluku Utara meraih skor sempurna: 100 poin (databoks.katadata.co.id, 21/03/2024).

Warga menjual suara, kandidat membelinya. Suara dipertukarkan dengan uang, sembako, atau materi lainnya. Warga seolah lupa bahwa ini menyangkut kebijakan dalam hidupnya untuk setidaknya lima tahun ke depan. Bukan hal kecil yang layak dipertukarkan dengan mudahnya.

Kalau tidak ada uang untuk berpolitik transaksional, sang kandidat culas akan memolitisasi identitas. Motif politik mengambinghitamkan suku, agama, ras, atau identitas lainnya. Kesamaan dan perbedaan identitas disalahgunakan untuk meraih dukungan massa. “Jangan pilih dorang karena bukan tong pe orang. Pilih pa dia karena tong pe orang”. Yang dimaksud “tong pe orang” ini bermakna banyak—bisa satu suku, satu agama, ataupun satu ras. Seolah yang beridentitas sama sudah pasti akan bekerja baik dan yang beridentitas berbeda sudah pasti menjadi pilihan yang salah. Permainan emosional.

Modus ketiga adalah manipulasi kewenangan dari jabatan yang akan dituju. Kandidat memberi angin surga kepada warga. “Nanti kitong bangun ini/itu. Buat ini/itu”. Padahal, omongan bombastis ini sangatlah kosong jika melihat kemampuan anggaran setiap kabupaten di Maluku Utara. Paling besar Rp 1,7 triliun per tahun. 

Mari kita estimasi: anggaplah Rp 400–700 miliar untuk pengeluaran rutin (gaji pegawai Pemda dan lainnya), sisa Rp 1 triliun untuk pembangunan. Dengan anggaran segitu, dalam setahun bisa bangun jalan hanya 100 km atau bangun 3 Rumah Sakit (RS) tipe B. Tapi tidak mungkin anggaran hanya dialokasikan untuk pembangunan jalan atau RS. Perlu diatur sesuai skala prioritas: pendidikan, kesehatan, dan belanja pembangunan lainnya. Artinya, kapasitas anggaran hampir semua kabupaten di Maluku Utara itu sebenarnya terbatas, jadi sangat tidak masuk akal dan berlebihan bila calon-calon kepala daerah itu membius warga dengan beragam janji manis pembangunan yang cenderung ‘bombastis’. 

Tergulung dalam spiral korupsi

Mereka yang main-main dalam demokrasi akan mendapat “karma”-nya langsung. Saya menyebutnya spiral korupsi, yang saling kelindan satu dan lainnya. Praktik-praktik culas ini akan melahirkan pemimpin korup yang sangat berpotensi menyelenggarakan pemerintahan secara korup. Jika sudah begini, kebijakan publik sebagai output­ pun akan korup. Masyarakat tidak dapat merasakan kebijakan itu. Ujungnya, kesejahteraan semakin di atas angan.

Baik politik transaksional, politisasi identitas, maupun manipulasi kewenangan, sangat jelas mengeksploitasi kemiskinan, emosional, dan ketidakpahaman warga. Kandidat yang melakukan modus-modus itu sudah pasti minim gagasan. Yakin warga sebagai pemilih masih mau memilih kandidat dengan kualifikasi semacam itu? Selalu ada harapan jika memulai sesuatunya dengan hal baik. Pilkada 2024 mendatang akan melahirkan kepala daerah. Bagaimana cara kita memilih mereka yang berpotensi kerja baik dan bertanggung jawab?

Politik Gagasan di Level Pilkada

Ibarat pasangan, warga sebagai pihak perempuan yang dilamar—oleh kandidat sebagai pihak laki-laki pelamar—harus punya kriteria calon pasangannya. Kriteria kita untuk pilih pemimpin harus tinggi supaya kita juga dapat pemimpin yang berkualitas. Sebaliknya, jika kriteria kita rendah, potensi pemimpin yang didapat pun akan rendah.

Agenda kerja dan gagasan menjadi acuan penting—dengan tetap mencermati rekam jejak dan integritas diri calon. Warga perlu menagih ini pada setiap kandidat. Kandidat yang menawarkan ini kepada warga akan tahu apa yang perlu ia lakukan dan bagaimana melakukannya ketika menjabat kelak. Lalu, warga sebagai pemilih cermati dan uji. Apakah gagasan dan agenda kerjanya relevan/tidak dengan kebutuhan pembangunan daerah? Apakah agendanya rasional dan selaras atau tidak dengan kapasitas anggaran daerah untuk merealisasikannya? 

Pertukaran gagasan secara kritis ini adalah keharusan guna warga memastikan sang kandidat sungguh berkualitas, bukan justru kandidat yang kosong dan hanya mengandalkan politik transaksional dan politisasi identitas. Terlebih, warga jangan mau terjebak pada janji-janji manis nan kosong dan kecewa karena berharap. Kandidat jangan berjanji sembarang tanpa memerhatikan kewenangan dan kapasitas anggaran dari jabatan yang akan dituju.

Mari manfaatkan Pilkada 2024 ini untuk memperbaiki kehidupan publik, daerah, juga kualitas demokrasi kita. Urgen meningkatkan martabat kita dalam berpraktik politik. Warga dan kandidat perlu sama-sama berbenah. Keduanya mesti punya standar kriteria dan etika yang tinggi untuk memilih dan dipilih. Harapannya, kita sebagai warga memilih secara baik dan tepat sehingga melahirkan nakhoda berkualitas, yang mampu membawa pada kebaikan serta kemajuan daerah.  

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 16/04/2024.

Dr. Graal: Bukan “Kampanye”, Tapi Penajaman Agenda Kerja

Diposkan pada oleh graaltaliawo

KAMPANYE, tahapan semarak demokrasi ini akhirnya tiba. Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahap kampanye dimulai pada 28 November 2023. Seminggu kemudian Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. melakukan penajaman agenda kerja bersama warga di beberapa titik Halmahera Barat dan Tidore Kepulauan.

“Tentang agenda kerja ini, saya sering ditanyai warga saat safari politik gagasan lalu. Ketika itu, saya enggan bicara seputar kontestasi saya pribadi karena memang belum saatnya. Sekarang, waktunya saya tawarkan agenda kerja kepada warga dan mempertajamnya bersama,” ungkap calon DPD-RI dengan nomor urut 9 ini.

Menurutnya, warga begitu antusias menawarkan desanya untuk menjadi titik Penajaman Agenda Kerja Bersama Warga. Ia menerima banyak pesan di kolom Komentar dan Pesan Masuk di media sosialnya. Kata laki-laki yang akrab disapa Graal ini, “Warga begitu semangat, saya pun demikian. Sebelumnya banyak membahas Politik Gagasan, kini kita tambah bahasan dengan Gagasan Politik (baca: agenda kerja).”

(9/12/2023) Warga Desa Pasalulu memadati lokasi kegiatan “Penajaman Agenda Kerja Bersama Warga”

Kegiatan ini adalah wujud nyata dari nilai politik gagasan yang ia sebarkan: kandidat menawarkan kapasitas dan kapabilitas publiknya, juga agenda kerja kepada warga (bukan yang lain), lalu warga menguji dan mengkritisinya (bukan meminta yang lain).

Bukan kampanye

Bukan kampanye. Graal mengganti istilah itu dengan Penajaman Agenda Kerja Bersama Warga. “Menurut saya, imej masyarakat terhadap kampanye telanjur kurang baik. Selama ini kampanye identik dengan bagi-bagi uang atau sembako. Minim gagasan. Saya lalu menggunakan istilah Penajaman Agenda Kerja Bersama Warga ini supaya ada pola pikir baru yang terbentuk. Dari awal warga perlu paham dan sadar bahwa pada kegiatan ini kita akan berdiskusi untuk menajamkan agenda kerja yang saya tawarkan,” jelas Graal. Dengan kegiatan ini, ia berharap agenda kerja akan menjadi milik bersama yang perlu diperbincangkan, bukan semata urusannya pribadi.

(8/12/2023) Di Desa Naga, Dr. Graal semangat menjelaskan agenda kerjanya untuk maju DPD-RI

Yang menarik, di awal diskusi Graal tekankan nilai politiknya. Tidak ada pertukaran suara dengan uang, sembako, atau lainnya. Juga tidak ada uang duduk. “Jadi Bapak/Ibu, jangan kecewa karena saya tidak akan berikan uang duduk, seperti mungkin kebanyakan kampanye lainnya. Hanya pengetahuan yang bisa saya bagikan dan sedikit kue untuk mengganjal perut,” jelas doktor ilmu politik ini.

Pada setiap diskusi yang berlangsung hampir sekitar 3 jam ini, Graal juga interaktif bertanya seputar apa yang warga pahami mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ia kemudian membahas tentang DPD: fungsi, tugas, wewenang, komite, dan lainnya. “Pengetahuan ini penting dan harus disampaikan supaya warga mengerti dan tidak keliru; berharap dan meminta sesuatu di luar tupoksi DPD,” tambah Graal.

Antusias warga

Terpantau di setiap titik kegiatan warga begitu antusias. Tidak kebagian kursi, warga berdiri. Tidak kebagian tenti, warga ikut dari teras rumah masing-masing. Sempat diguyur hujan, warga pakai payung. Energi warga terasa luar biasa untuk mau terlibat dalam diskusi. Kata seorang Bapak di Desa Gosale, “Saya agak terlambat karena tadi ada ibadah dulu. Setelah itu, saya langsung menuju kegiatan ini.” Graal mengucap syukur atas itu. “Semangat mereka layak diacungi jempol. Padahal mereka punya pilihan untuk bersantai di rumah setelah lelah bekerja dari pagi sampai sore,” ucap kandidat DPD-RI 2024 Dapil Maluku Utara ini.

(10/12/2023) Warga Desa Gosale gembira berdiskusi bersama Dr. Graal

Warga menilai kegiatan yang diusung Graal terbilang berbeda seperti kegiatan kampanye lainnya. “Saya mengikuti Pemilu dari 1971, baru kali ini ada kandidat yang ‘kampanye’ seperti ini. Kita rasa ini kuliah singkat malam-malam. Paitua (Graal) ajarkan kitorang tentang politik, termasuk politik yang baik dan buruk serta dampaknya,” ungkap seorang warga Desa Naga.

Bapak di Desa Pasalulu juga mengungkapkan hal serupa, “Kegiatan ini sangat bagus. Tukar pikiran dengan warga tentang agenda kerjanya. Kita dibagikan pengetahuan tentang lembaga pemerintahan di Indonesia—eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selama ini kan kitong baku kase sama dong semua, toh. Ternyata masing-masing tugas dan wewenangnya berbeda.

Agenda kerja

Sesuai bocoran pada rilis Daftar Calon Tetap (DCT) sebelumnya, agenda kerja yang R. Graal Taliawo tawarkan untuk maju ke DPD-RI adalah mendorong (sesuai fungsi dan peran DPD-RI) masyarakat Maluku Utara andal melalui hilirisasi/modernisasi sektor unggulan Maluku Utara, yakni perikanan dan pertanian/perkebunan. Menurutnya, agenda kerja ini bukan lahir dari ruang kosong, agenda kerja ini digumulinya berdasarkan pengalaman pribadi sejak remaja.

“Sebagai anak yang lahir dari keluarga petani, saya merasakan pahitnya jerat tengkulak dan kesulitan lainnya. Hingga muncul pertanyaan, ‘Kitong pe sumber daya alam ini so lebeh-lebeh, tapi kesejahteraan babagitu saja. Tarada peningkatan yang signifikan. Bagaimana ini, e?’,” tambah laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini.

Padahal, menurutnya, kita masyarakat Maluku Utara tentu berharap bisa andal dan berdaya dengan sumber daya alam berkelanjutan yang ada di sekitar. “Dalam imajinasi saya, untuk mencapai tujuan itu, kita bisa melakukan hilirisasi/industrialisasi untuk mengolah hasil-hasil alam tersebut menjadi barang jadi/setengah jadi supaya nilai jualnya lebih tinggi. Pendapatan warga meningkat, pun kesejahteraan akan mengikuti,” jelas Graal.

Terkait ini, warga di Desa Bukumatiti menyampaikan persetujuannya. “Kita di sini sebagian besar adalah petani kopra. Kita butuh kebijakan yang mendorong torang pe kesejahteraan. Betul tadi Pak Graal bilang, kita minim inovasi jadi penghasilan juga babagitu saja. Apalagi, dong tengkulak yang tentukan harga.” 

(6/12/2023) Warga Desa Bukumatiti semangat bertanya

Menurut Graal, perikanan dan pertanian/perkebunan adalah basis kehidupan masyarakat Maluku Utara, yang juga layak menjadi masa depan kita jika dimanfaatkan secara optimal dan menyeluruh.

Pesan R. Graal Taliawo (yang juga seorang pegiat politik gagasan ini) di akhir diskusi, “Bapak/Ibu, mari kita belajar dari pengalaman 2019 lalu. Adakah kesejahteraan yang didapat dengan berpolitik transaksional dan politisasi identitas? Pemilu 2024 adalah momen untuk perbaikan. Kita perlu cermat dan kritis memilih kandidat. Cek kapasitas dan kapabilitas publiknya, juga agenda kerjanya. Jika dianggap layak, silakan pilih. Jika tidak, silakan pilih kandidat yang dianggap lebih layak.”

Safari Politik Gagasan, R. Graal Taliawo Menyapa Halmahera Tengah

Diposkan pada oleh graaltaliawo

PADA Maret ini, pegiat politik gagasan, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., melanjutkan safari politik gagasannya ke Halmahera Tengah selama beberapa hari—setelah sebelumnya Januari lalu ke Halmahera Timur. Ini adalah wujud komitmennya untuk menjalankan apa yang ia yakini guna membenahi dan menjawab keresahannya atas praktik politik kita selama ini.

Banyak titik yang disapanya, mulai dari Weda Kota, Lelilef, hingga ujung Halmahera Tengah di Tepeleo. Terpantau banyak kalangan memadati setiap lokasi diskusi yang diadakan hampir pada setiap malam hari ini. Ada muda-mudi, bibi-bibi, om-om, hingga tua-tua.

Pada setiap diskusi, laki-laki kelahiran Wayaua (Bacan) ini, selalu membuka diskusi dengan interaktif. Ia mengajak audiens untuk mempertanyakan dan menguji apa yang mereka pahami mengenai pemilu, alasan memilih kandidat, dan hal apa yang biasanya dimintakan kepada kandidat yang datang.

Graal dan warga Desa Yondeliu sedang berdiskusi
Politik Gagasan (18/03/2023)

Jawaban mereka mengarah pada penyakit demokrasi/politik transaksional, yakni jual-beli suara dan politik identitas—yang notabenenya tidak seharusnya ada dalam tubuh demokrasi kita. Jawaban-jawaban audiens tersebut adalah pintu masuk bagi tokoh muda Maluku Utara ini untuk membahas tentang penyakit dalam demokrasi kita dan politik gagasan sebagai alternatifnya.

Graal mencontohkan salah satu andil kita dalam berpolitik transaksional, misalnya, “Sebagai masyarakat, kita kerap meminta barang atau barter dengan kandidat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari sisi kandidat, mereka membeli suara warga melalui serangan fajar, bagi-bagi sembako, dan transaksi lainnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, ia juga memaparkan data-data tentang kasus/masalah di Maluku Utara hari ini; tingkat korupsi, layanan kesehatan yang terbatas, akses pendidikan yang belum merata, kualitas infrastruktur yang buruk, dan lainnya. Singkat kata, menurut Graal, semua masalah-masalah ini terjadi karena dampak dari praktik politik transaksional yang dijalankan selama ini (mengacu pada jawaban kebanyakan audiens). “Kasus-kasus ini adalah dampak dari absennya politik gagasan dalam praktik politik kita. Padahal, dampaknya tidak main-main dan dekat sekali dengan kita,” tegasnya.

Menurutnya, untuk memutus itu, politik gagasan adalah alternatifnya. Politik gagasan mengutamakan ide sebagai modal dalam bertransaksi politik. “Dengan begitu, bukan material, tapi kita (kandidat dan warga) saling memperbincangkan ide untuk kesejahteraan ke depan. Kita perlu mengisi ruang publik dengan hal-hal baik, supaya yang buruk tidak masuk menguasai,” tegasnya.

Seorang ibu dari Desa Yondeliu bertanya tentang
Politik Gagasan (18/03/2023)

Salah seorang warga bertanya, “Apakah mungkin politik gagasan akan mengubah praktik politik kita selama ini yang kadung transaksional?” Graal menegaskan, “Kalau pelaku politik transaksional adalah kita, maka sumber masalahnya ada di kita, dan karena itu solusinya pun ada di kita. Kita (warga maupun elite) yang harus menyelesaikannya, dengan cara berhenti berpolitik secara transaksional dan menggantinya dengan politik gagasan.”

Ia menambahkan bahwa jika ingin masa depan politik kita lebih baik, penting untuk mengubah cara berpolitik kita hari ini.

Sama halnya dengan Halmahera Timur, Halmahera Tengah juga sangat berkesan baginya. “Basudara dong semua sangat menyambut dengan terbuka untuk memperbincangkan politik gagasan. Mereka duduk menyimak dan aktif berdiskusi hingga larut malam. Ini cukup menjadi bukti bagi saya bahwa politik gagasan bisa dan layak disebarkan di semua kalangan dan semua tempat, tanpa terkecuali,” tambahnya.

Graal dan para ibu foto bersama (18/03/2023)

R. Graal Taliawo, yang kini berusia 35 tahun, berharap politik gagasan akan menjadi peluang bagi kita untuk mewujudkan praktik politik yang lebih bermartabat dan dewasa. “Saya berharap ini menjadi rekam jejak yang baik bagi masyarakat untuk menyambut momen politik 2024. Ini juga menjadi amunisi bagi saya untuk terus melangkah menyebarkan politik gagasan ke kabupaten lainnya,” tutupnya.

Sambut 2024 dengan Politik Gagasan

Diposkan pada oleh graaltaliawo

IBARAT tubuh, demokrasi Indonesia sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, terjangkit berbagai penyakit berupa patologi-patologi demokrasi. Sederhananya, ada 3 jenis, yakni korupsi politik, jual-beli suara, dan politik identitas. Beragam patologi ini salah satunya disebabkan oleh praktik politik kita selama ini yang transaksional—pertukaran materi demi kepentingan pribadi. Untuk memulihkannya, tentu kita memerlukan obat. Politik gagasan adalah “obat atas penyakit-penyakit tersebut”. 

Politik Transaksional

Virus politik transaksional sudah mewabah tersebar luas dalam tubuh demokrasi kita. Ia menjangkit elite/kandidat, juga masyarakat. Data KPK (2004–2018) menunjukkan bahwa ada 247 kasus korupsi dengan anggota DPR dan DPRD sebagai terdakwa, 26 kasus adalah kepala lembaga atau kementerian, 199 kasus adalah Eselon I/II/III, dan jabatan lainnya. Sisi lain, hasil survei Transparency International (2020) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara tertinggi ketiga di Asia yang melakukan praktik jual-beli suara saat pemilu. Data-data ini cukup mencerminkan bagaimana elite menyumbang kebusukan bagi demokrasi kita.

Khususnya dalam momen politik, sebagian besar elite/kandidat selama ini hanya melihat masyarakat sebagai objek. Turun lapangan sebatas untuk menawarkan uang dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara singkat dan tidak substansial. Masyarakat ibarat sapi yang hidungnya dicocoki, lalu disuruh ke sana-kemari. Jika tidak ada uang, politik identitas adalah alternatif. Memainkan narasi dan mengeksploitasi kesamaan/perbedaan suku, agama, dan ras untuk menegasikan kandidat lainnya.

Tak terhindari, buah praktik yang transaksional ini adalah pemimpin yang korup. Pemimpin yang korup akan menghasilkan kebijakan yang korup. Hal ini dipertegas Firli Bahuri (Ketua KPK) bahwa jual-beli suara dan suap-menyuap adalah akar untuk tumbuh suburnya korupsi (pemilu.kompas.com). Main anggaran sana-sini, demi memfasilitasi kepentingan-kepentingan pribadi. Ujungnya, hak kesejahteraan rakyat akan terciderai. Misal, pengurangan kualitas aspal jalan raya, pengurangan dana sekolah dan fasilitas kesehatan, serta lainnya.

Seperti spiral, masyarakat juga turut andil dalam busuknya demokrasi kita. Masih sering kita temui masyarakat yang bersikap pragmatis dan gampangan dengan mengubah momen politik menjadi momen ekonomi. Pada tahap ini, masyarakat juga menjadi elite/kandidat sebagai objek. Mereka bertransaksi dengan kandidat dan memilihnya. Masyarakat melihat kandidat sebagai mesin ATM yang layak dimanfaatkan. Kandidat yang datang dimintai “uang jatah” untuk keperluan ini-itu yang sifatnya privat/kelompok. Moment politik diubah menjadi kesempatan ekonomi.

Politik Gagasan

Realitas politik kita, satu sama lain, warga dan kandidat, tidak melihat masing-masing sebagai subjek dalam politik. Padahal, yang idealnya harus ada dalam demokrasi kita adalah pertukaran gagasan/ide, bukan materi. Ini mensyaratkan satu sama lain harus menjadi subjek. Meminjam konsep demokrasi deliberatifnya Habermas (1992), elite/kandidat dan masyarakat perlu menjadi subjek dalam diskusi dan perdebatan di ruang-ruang publik mengenai kebijakan publik. Ada kesamaan kesempatan untuk saling berpartisipasi supaya legitimasi kebijakan yang dihasilkan kelak adalah benar kebijakan publik, bukan kebijakan privat.

Kandidat menawarkan gagasan dan agendanya ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sisi lain, masyarakat menagih dan menghakimi gagasan serta agenda elite/kandidat ke depan. Mereka perlu saling aktif terlibat dan melibatkan diri mempertukarkan ide di ruang-ruang publik, yang kelak akan menghasilkan kebijakan publik yang juga menyangkut dirinya.

Hanya karena praktiknya sudah begitu lama, politik transaksional bukan berarti suatu budaya yang mendarah daging. Kita bisa terlepas atasnya dan optimistis akan perubahan yang lebih baik selalu ada. Perlu diyakini bahwa setiap kita masih punya moralitas yang baik untuk mengendalikan diri dan mengharapkan perubahan yang baik. Nilai-nilai ini yang disebut Francis Fukuyama (2002) bisa menjadi modal sosial dan kolektif untuk menjalin kerja sama. Siap berperan dalam mengubah politik transaksional menjadi politik gagasan, politik yang berlandaskan gagasan/ide.

Ubi yang dipanen hari ini, tidak ditanam kemarin sore. Mari memulainya sekarang. Perlu ada kesadaran dan kerja bersama untuk berkomitmen menjalankan politik gagasan. Tubuh politik Indonesia harus segera pulih dan bebas dari penyakit-penyakit yang menggerogotinya.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 24/02/2023.