Dr. Graal Jadi Unsur Pimpinan PPUU dan Anggota Komite II DPD-RI

Diposkan pada oleh graaltaliawo

SETELAH penetapan Ketua dan Wakil Ketua (02/10), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tancap gas menyusun alat kelengkapan. Seminggu diskusi berjalan, pada 9 Oktober pimpinan DPD—Sultan Najamudin, Ratu Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai—mengesahkan Alat Kelengkapan DPD melalui Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V Senayan, Jakarta. Anggota DPD asal Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., masuk Komite II dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU).

Duduk di Komite II

“Saya sangat menyambut baik pembagian Komite ini yang dicapai secara mufakat melalui musyawarah dengan tiga anggota DPD Maluku Utara lainnya. Kami sepakat Pak Sultan Ternate di Komite I (pemerintahan dan politik), saya di Komite II (pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya), Abang Hasby di Komite III (pengembangan sumber daya manusia), dan Pak Namto di Komite IV (keuangan dan pajak),” ungkap anggota DPD yang biasa disapa Dr. Graal ini.

Komite II membidangi 11 lingkup, yakni pertanian dan perikanan, perhubungan, kelautan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan, badan usaha milik negara, perindustrian dan perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketahanan pangan, meteorologi, klimatologi dan geofisika.

09/10 Anggota DPD-RI menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai sidang

“Sejak masa kampanye, bahkan jauh sebelumnya, saya menargetkan diri untuk duduk di Komite II. Pun agenda kerja yang saya tawarkan kepada warga adalah terkait Komite II ini. Saya melihat ada kesesuaian konteks antara kondisi di Maluku Utara dan Komite II, terutama pertanian dan perikanan,” ungkap pegiat Politik Gagasan ini.

Pembagian komite adalah bentuk dari birokratisasi parlemen. Pengelolaan pemerintahan sangat luas dan kompleks. Tidak mungkin setiap anggota bekerja untuk semua bidang. Kata politisi muda ini, “Kerja-kerja lembaga legislatif (fungsi pengawasan, legislasi, penganggaran) khususnya untuk mengawasi kinerja pemerintah konkretnya berada di komite yang kami masuki. Beberapa tahun ke depan, saya harus fokus mengawasi kinerja pemerintah pusat terkait kebijakannya di sektor-sektor yang menjadi ruang lingkup Komite II.”

Wakil Ketua I PPUU

Selain Komite II, anggota DPD yang berusia 37 tahun ini juga masuk dalam alat kelengkapan PPUU. Bahkan, ia didapuk menjadi salah satu unsur pimpinan, yakni sebagai Wakil Ketua I. “Salah satu fungsi dari lembaga legislatif adalah legislasi yaitu membuat atau mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Di DPD sendiri yang menjadi penanggungjawab utamanya adalah PPUU. Ini menjadi motif saya untuk terlibat dalam PPUU,” jelas Dr. Graal.

“Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan program legislasi nasional (prolegnas) dari DPD selama 5 tahun ke depan,” ujar laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini. Lanjut menerangkan, dengan menjadi pimpinan PPUU, ia punya ruang lebih luas untuk melibatkan berbagai pihak yang berhubungan dengan RUU yang dirancang.

09/10 Penyebutan nama Dr. Graal sebagai salah satu unsur pimpinan PPUU

Ia menambahkan, setiap Komite di DPD akan mengusulkan RUU-nya, pun PPUU punya kewenangan untuk mengusulkan RUU. Setelah PPUU menggodok, melakukan harmonisasi, penelaahan, dan pembahasan, lalu RUU final akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama, pun dengan presiden (three party: DPD, DPR, Presiden).

Wakil Ketua I PPU ini berharap, ke depan, dengan komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi yang dibangun pimpinan DPD sekarang, setiap lembaga pemerintah punya political will yang harmonis. Bahkan, kelak setiap RUU yang meskipun adalah inisiatif dari presiden/eksekutif maupun DPR diharapkan tetap ada muatan yang mencakup kepentingan daerah. DPD perlu terlibat dan di situ PPUU akan ambil peran strategis.

09/10 Dr. Graal berjabat tangan dengan anggota DPD lainnya

Dr. Graal bersyukur dan berkomitmen untuk mengemban amanah ini. Semoga dengan wewenang yang ada, kita bisa mengoptimalkan kerja-kerja DPD dan mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Maluku Utara. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan. “Tetap pantau dan kawal kinerja kami ke depan. Dukungan jika sesuai dan kritik jika ada yang keliru,” tutupnya.

Sah Dilantik, Dr. Graal (Anggota DPD-RI asal Maluku Utara): Bangun Relasi Sehat dan Proporsional Antara Pejabat Publik dan Masyarakat

Diposkan pada oleh graaltaliawo

SATU Oktober kemarin adalah hari spesial juga bersejarah bagi Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si dan 151 anggota DPD-RI lainnya dari 38 provinsi se-Indonesia. Pasalnya, pada hari tersebut mereka bersama 580 anggota DPR-RI sah dilantik dengan agenda pengucapan sumpah janji jabatan di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Pelantikan para anggota MPR, DPR, dan DPD terpilih periode 2024–2029 ini turut dihadiri dan disaksikan oleh presiden, jajaran menteri, dan tamu undangan lainnya.

Dr. Graal menuju Ruang Paripurna untuk mengikuti prosesi pelantikan

Khusus DPD-RI, kegiatan pelantikan disambung dengan Sidang Paripurna DPD-RI perdana dengan agenda pemilihan pimpinan. Dalam sejarahnya, sidang perdana DPD kali ini adalah yang terlama dibandingkan sidang perdana periode sebelumnya, berlangsung dari 1 Oktober pukul 19.00 WIB dan selesai pada 2 Oktober 2024 pukul 02.30 WIB.

Dr. Graal antusias memberikan suaranya untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD

Dukungan luar biasa

Menuju kegiatan pelantikan, keluarga dan saudara lainnya mendampingi Dr. Graal secara langsung, termasuk yang dari Maluku Utara. “Saya ingin berbagi momen spesial ini kepada keluarga juga saudara tercinta, serta kepada mereka yang selalu hadir dalam perjuangan ini (termasuk masyarakat Maluku Utara),” kata salah satu dari empat anggota DPD-RI Provinsi Maluku Utara ini.

Ia menyampaikan terima kasih tak terkira atas dukungan dan respons positif dari masyarakat. “Selang beberapa jam setelah mengunggah foto-foto kegiatan pelantikan di media sosial, sontak kolom komentar langsung dibanjiri ratusan ucapan positif,” pungkasnya.

Sang Papa turut berbangga hati, “Selamat atas pelantikan Graal. Sekarang sudah sah mengemban amanat dan tanggung jawab sebagai anggota DPD-RI. Maksimalkan wewenang dari jabatan yang ada untuk kebaikan masyarakat Maluku Utara.” Sang istri tercinta pun menyampaikan dukungannya, “Selamat kepada paitua tercinta dan tersayang. Semoga amanah, bertanggung jawab, jujur, dan bisa bekerja dengan sebaik mungkin. Kami semua mendukung Papa Graal.”

Relasi yang sehat dan proporsional

Pegiat Politik Gagasan ini berharap ke depan relasi yang terbangun antara dirinya selaku anggota DPD dan masyarakat Maluku Utara adalah relasi yang sehat dan proporsional. Ia berpesan dengan tegas, agar selain mendukung dan mendoakan, masyarakat Maluku Utara juga perlu terus mengawasi, mengawal, dan tetap kritis terhadapnya. Tak lain, ini supaya ia bisa maksimal dalam bekerja dan menjalankan tugas-tugas dan fungsi serta wewenang DPD-RI.

Dr. Graal memasuki Ruang Paripurna

“Termasuk tidak melihat saya sebagai seseorang yang dieksploitasi sebagai ‘ATM berjalan’. Pun sebaliknya, saya juga tidak boleh mengeksploitasi masyarakat sebagai warga negara yang tidak punya pikiran sebagai warga negara,” urai laki-laki yang akrab disapa Dr. Graal ini.

Politisi muda ini akan terus melaporkan aktivitasnya melalui media sosial Kanal Graal. Ia ingin masyarakat terus mengikuti kegiatannya, termasuk posisinya kelak ada di komite berapa. Menurutnya, “Terkait komite ini penting untuk kita sampaikan supaya masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya terkait hal-hal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan komite yang saya duduki.”

Kata Dr. Graal, “Saya bertanggung jawab untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada pemerintah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa anggota DPD bukanlah superhero atau superman yang bisa bicara dan mengawasi semua hal. Tentu fokus dan terikat pada ruang lingkup komite kelak,”

Laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini mencontohkan ketika duduk di Komite 2, ia tidak bisa serta-merta menyuarakan persoalan pendidikan dan kesehatan yang menjadi ruang lingkup kerja dari Komite 3. Karena bukan ruang lingkup komitenya. Pemahaman ini menurutnya penting supaya masyarakat tidak salah menyalurkan dan anggota DPD pun tidak menipu masyarakat seolah-olah bisa mengerjakan semua hal.

Dr. Graal bersidang paripurna DPD-RI yang pertama

Dr. Graal: Adakan Safari Politik Gagasan untuk Sambut Pilkada 2024

Diposkan pada oleh graaltaliawo

Dr. Graal dan warga desa Kramat asyik berdiskusi (21/05)

“PAITUA ada bikin apa? Kampanye lagi kah? Mau bacalon kepala daerah kah?” Tak sedikit orang yang mempertanyakan alasan di balik Safari Politik Gagasan ke Kab. Pulau Taliabu (18–21 Mei) yang dilakukan Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. “Saya pernah dengar hal serupa. Tapi tentu bukan itu alasannya. Saya bersafari Politik Gagasan guna menyebarkan fondasi/bekal pengetahuan politik bagi warga untuk memilih pemimpin, termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang,” ungkap Anggota DPD-RI Terpilih (2024–2029). Safari Politik Gagasan yang dilakukannya kali ini adalah kelanjutan dari komitmennya untuk mengedukasi politik warga.

Genap 8 kabupaten dan 2 kota

Dengan safari ke Taliabu, pegiat Politik Gagasan ini menggenapkan niatnya untuk menyinggahi 8 kabupaten dan 2 kota di Maluku Utara. Ada 4 titik diskusi di Taliabu: 2 titik di Bobong, Desa Talo, dan Desa Kramat dengan audiens aktivis hingga warga desa. “Saya mendapat respons luar biasa positif. Di satu desa, diskusi sempat tertunda karena hujan. Ternyata warga tetap menanti dan keesokan harinya dong banyak bakumpul. Dong antusias batanya dan bacarita tentang dorang pe pengalaman yang membekas terkait politik lokal,” jelas laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini. Ia menambahkan, bahkan ada warga yang sampai meninggalkan kerjaan rumahnya dan merelakan waktu istirahat Minggunya untuk gabung diskusi.

Seorang warga desa Talo sedang bertanya kepada Dr. Graal (19/05)

Sayangnya, beberapa desa yang warga usulkan belum bisa disinggahi karena kendala transportasi dan cuaca (turun hujan hampir setiap hari). “Banyak sudara yang tawarkan dong pe desa untuk diadakan diskusi Politik Gagasan. Tapi setelah tim baku cek, desa sulit dijangkau dengan jalur darat, harus jalur laut tapi kali ini lagi musim gelombang. Desa Kawalo so masuk rencana tapi dua hari sebelum kegiatan ternyata jembatan menuju desa terputus,” jelas laki-laki yang akrab disapa Dr. Graal.

Sambut Pilkada 2024 dengan Politik Gagasan

Dalam diskusi Politik Gagasan kali ini, doktor Ilmu Politik ini membahas tentang Pilkada 2024 mendatang. Pesannya jelas untuk setiap warga sebagai pemilih dan kandidat. “Kepada pemilih, saya sampaikan bahwa kita perlu menguji kualitas calon kepala daerah (bupati/gubernur). Bukan merogoh isi tas mereka, bukan juga memolitisasi identitas. Saya tekankan warga perlu tahu jumlah dan alokasi anggaran daerah, termasuk realisasinya. Pengetahuan ini penting sebagai kitong pe bekal untuk menguji janji-janji calon kepala daerah apakah rasional/tidak, berpotensi terealisasi/tidak,” ujar politisi muda ini. Di Desa Talo, seorang warga berkata, “Selama ini kami tidak tahu jumlah anggaran kabupaten Taliabu dan bagaimana realisasinya.”

Dr. Graal menyampaikan materi Politik Gagasan di Bobong (18/05)

Selain itu, kepada kandidat, Dr. Graal berharap untuk menyampaikan janji/agenda kerja yang terukur. Jika berjanji, calon kepala daerah perlu takar sesuai kemampuan anggaran, bukan yang bombastis dan mengiyakan semua hal demi kepentingan elektoral. Penting untuk terbuka dan transparan kepada warga supaya mereka tidak keliru berharap.

Pilkada 2024 ini, menurutnya, adalah momentum perbaikan. Kita sebagai pemilih adalah kunci penentu siapa kepala daerah yang akan memimpin pembangunan daerah kelak. “Sudahi politik transaksional dan politisasi identitas karena kita so rasakan pahitnya. Kita so rasakan bagaimana daerah jika dipimpin oleh mereka yang terlahir karena politik transaksional dan/atau politisasi identitas,” ujar lulusan Universitas Indonesia ini dengan tegas. Ia mengajak warga (juga kandidat) berpolitik gagasan supaya memperbesar peluang untuk melahirkan kepala daerah terpilih yang berkualitas dan sungguh-sungguh komitmen membangun daerah. Sebagai penutup, ia menekankan bahwa Safari Politik Gagasan akan terus berlanjut ke desa-desa lainnya selama tahun 2024 ini.

Warga desa Bobong memadati diskusi Politik Gagasan (21/05)

Dr. Graal: Bukan “Kampanye”, Tapi Penajaman Agenda Kerja

Diposkan pada oleh graaltaliawo

KAMPANYE, tahapan semarak demokrasi ini akhirnya tiba. Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahap kampanye dimulai pada 28 November 2023. Seminggu kemudian Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. melakukan penajaman agenda kerja bersama warga di beberapa titik Halmahera Barat dan Tidore Kepulauan.

“Tentang agenda kerja ini, saya sering ditanyai warga saat safari politik gagasan lalu. Ketika itu, saya enggan bicara seputar kontestasi saya pribadi karena memang belum saatnya. Sekarang, waktunya saya tawarkan agenda kerja kepada warga dan mempertajamnya bersama,” ungkap calon DPD-RI dengan nomor urut 9 ini.

Menurutnya, warga begitu antusias menawarkan desanya untuk menjadi titik Penajaman Agenda Kerja Bersama Warga. Ia menerima banyak pesan di kolom Komentar dan Pesan Masuk di media sosialnya. Kata laki-laki yang akrab disapa Graal ini, “Warga begitu semangat, saya pun demikian. Sebelumnya banyak membahas Politik Gagasan, kini kita tambah bahasan dengan Gagasan Politik (baca: agenda kerja).”

(9/12/2023) Warga Desa Pasalulu memadati lokasi kegiatan “Penajaman Agenda Kerja Bersama Warga”

Kegiatan ini adalah wujud nyata dari nilai politik gagasan yang ia sebarkan: kandidat menawarkan kapasitas dan kapabilitas publiknya, juga agenda kerja kepada warga (bukan yang lain), lalu warga menguji dan mengkritisinya (bukan meminta yang lain).

Bukan kampanye

Bukan kampanye. Graal mengganti istilah itu dengan Penajaman Agenda Kerja Bersama Warga. “Menurut saya, imej masyarakat terhadap kampanye telanjur kurang baik. Selama ini kampanye identik dengan bagi-bagi uang atau sembako. Minim gagasan. Saya lalu menggunakan istilah Penajaman Agenda Kerja Bersama Warga ini supaya ada pola pikir baru yang terbentuk. Dari awal warga perlu paham dan sadar bahwa pada kegiatan ini kita akan berdiskusi untuk menajamkan agenda kerja yang saya tawarkan,” jelas Graal. Dengan kegiatan ini, ia berharap agenda kerja akan menjadi milik bersama yang perlu diperbincangkan, bukan semata urusannya pribadi.

(8/12/2023) Di Desa Naga, Dr. Graal semangat menjelaskan agenda kerjanya untuk maju DPD-RI

Yang menarik, di awal diskusi Graal tekankan nilai politiknya. Tidak ada pertukaran suara dengan uang, sembako, atau lainnya. Juga tidak ada uang duduk. “Jadi Bapak/Ibu, jangan kecewa karena saya tidak akan berikan uang duduk, seperti mungkin kebanyakan kampanye lainnya. Hanya pengetahuan yang bisa saya bagikan dan sedikit kue untuk mengganjal perut,” jelas doktor ilmu politik ini.

Pada setiap diskusi yang berlangsung hampir sekitar 3 jam ini, Graal juga interaktif bertanya seputar apa yang warga pahami mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ia kemudian membahas tentang DPD: fungsi, tugas, wewenang, komite, dan lainnya. “Pengetahuan ini penting dan harus disampaikan supaya warga mengerti dan tidak keliru; berharap dan meminta sesuatu di luar tupoksi DPD,” tambah Graal.

Antusias warga

Terpantau di setiap titik kegiatan warga begitu antusias. Tidak kebagian kursi, warga berdiri. Tidak kebagian tenti, warga ikut dari teras rumah masing-masing. Sempat diguyur hujan, warga pakai payung. Energi warga terasa luar biasa untuk mau terlibat dalam diskusi. Kata seorang Bapak di Desa Gosale, “Saya agak terlambat karena tadi ada ibadah dulu. Setelah itu, saya langsung menuju kegiatan ini.” Graal mengucap syukur atas itu. “Semangat mereka layak diacungi jempol. Padahal mereka punya pilihan untuk bersantai di rumah setelah lelah bekerja dari pagi sampai sore,” ucap kandidat DPD-RI 2024 Dapil Maluku Utara ini.

(10/12/2023) Warga Desa Gosale gembira berdiskusi bersama Dr. Graal

Warga menilai kegiatan yang diusung Graal terbilang berbeda seperti kegiatan kampanye lainnya. “Saya mengikuti Pemilu dari 1971, baru kali ini ada kandidat yang ‘kampanye’ seperti ini. Kita rasa ini kuliah singkat malam-malam. Paitua (Graal) ajarkan kitorang tentang politik, termasuk politik yang baik dan buruk serta dampaknya,” ungkap seorang warga Desa Naga.

Bapak di Desa Pasalulu juga mengungkapkan hal serupa, “Kegiatan ini sangat bagus. Tukar pikiran dengan warga tentang agenda kerjanya. Kita dibagikan pengetahuan tentang lembaga pemerintahan di Indonesia—eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selama ini kan kitong baku kase sama dong semua, toh. Ternyata masing-masing tugas dan wewenangnya berbeda.

Agenda kerja

Sesuai bocoran pada rilis Daftar Calon Tetap (DCT) sebelumnya, agenda kerja yang R. Graal Taliawo tawarkan untuk maju ke DPD-RI adalah mendorong (sesuai fungsi dan peran DPD-RI) masyarakat Maluku Utara andal melalui hilirisasi/modernisasi sektor unggulan Maluku Utara, yakni perikanan dan pertanian/perkebunan. Menurutnya, agenda kerja ini bukan lahir dari ruang kosong, agenda kerja ini digumulinya berdasarkan pengalaman pribadi sejak remaja.

“Sebagai anak yang lahir dari keluarga petani, saya merasakan pahitnya jerat tengkulak dan kesulitan lainnya. Hingga muncul pertanyaan, ‘Kitong pe sumber daya alam ini so lebeh-lebeh, tapi kesejahteraan babagitu saja. Tarada peningkatan yang signifikan. Bagaimana ini, e?’,” tambah laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini.

Padahal, menurutnya, kita masyarakat Maluku Utara tentu berharap bisa andal dan berdaya dengan sumber daya alam berkelanjutan yang ada di sekitar. “Dalam imajinasi saya, untuk mencapai tujuan itu, kita bisa melakukan hilirisasi/industrialisasi untuk mengolah hasil-hasil alam tersebut menjadi barang jadi/setengah jadi supaya nilai jualnya lebih tinggi. Pendapatan warga meningkat, pun kesejahteraan akan mengikuti,” jelas Graal.

Terkait ini, warga di Desa Bukumatiti menyampaikan persetujuannya. “Kita di sini sebagian besar adalah petani kopra. Kita butuh kebijakan yang mendorong torang pe kesejahteraan. Betul tadi Pak Graal bilang, kita minim inovasi jadi penghasilan juga babagitu saja. Apalagi, dong tengkulak yang tentukan harga.” 

(6/12/2023) Warga Desa Bukumatiti semangat bertanya

Menurut Graal, perikanan dan pertanian/perkebunan adalah basis kehidupan masyarakat Maluku Utara, yang juga layak menjadi masa depan kita jika dimanfaatkan secara optimal dan menyeluruh.

Pesan R. Graal Taliawo (yang juga seorang pegiat politik gagasan ini) di akhir diskusi, “Bapak/Ibu, mari kita belajar dari pengalaman 2019 lalu. Adakah kesejahteraan yang didapat dengan berpolitik transaksional dan politisasi identitas? Pemilu 2024 adalah momen untuk perbaikan. Kita perlu cermat dan kritis memilih kandidat. Cek kapasitas dan kapabilitas publiknya, juga agenda kerjanya. Jika dianggap layak, silakan pilih. Jika tidak, silakan pilih kandidat yang dianggap lebih layak.”

Dengan nomor urut 9, Dr. Graal Taliawo siap untuk DPD-RI 2024 Dapil Maluku Utara

Diposkan pada oleh graaltaliawo

DENGAN nomor urut 9, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. resmi terdaftar pada 3 November 2023 sebagai calon tetap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara 2024. Hal pertama yang disampaikannya adalah rasa terima kasih terdalam kepada berbagai pihak yang telah mendukungnya hingga pada titik ini. “Undakan demi undakan kita lalui dengan dukungan basudara semua. Tantangan dan peluang selama ini juga ke depan adalah energi yang berarti bagi kemantapan langkah saya selanjutnya,” ucap laki-laki yang akrab disapa Graal ini.

Tak karbitan mencalonkan diri, ia membutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun untuk mempersiapkan perbekalan diri. Menurutnya, pejabat publik adalah profesi yang serius. “Tidak bisa kita coba-coba tanpa dibekali kapasitas yang memadai untuk mendukung kinerja dari jabatan yang kita tuju kelak. Saya selalu tekankan untuk para kandidat—termasuk bagi diri sendiri—setidaknya bekali diri dengan modal intelektual, modal ekonomi, dan modal jejaring sosial yang dibarengi integritas dan moralitas diri yang baik,” jelas Graal.

Pendidikan dan pengalaman kerjanya terkait politik tak bisa dipandang sebelah mata. Keilmuan yang digelutinya adalah Ilmu Administrasi Negara (S1), Ilmu Sosiologi (S2), serta Ilmu Politik (S3). Dari segi karier, selain pernah bergelut di bidang sosial sebagai peneliti isu HAM dan kebebasan beragama, ia juga memiliki rekam karier politik selama 4 tahun sebagai tenaga ahli di DPR-Papua dan 3 tahun sebagai tenaga ahli DPR-RI. “Berkaca pada itu, dengan kapasitas dan kapabilitas diri saya, saya menawarkan alternatif harapan pada warga untuk bersama mewujudkan apa yang akan diagendakan tersebut,” ungkap doktor ilmu politik ini.

Makna nomor 9

Menurutnya, dalam Pemilu, angka bukan sekadar angka, melainkan simbol politis. “Sebenarnya semua angka sama saja, namun dalam Pemilu, angka bersifat representatif untuk hal/orang tertentu. Kalau kata penggemar sepak bola, nomor punggung 9 itu biasanya adalah penyerang dan top scorer. Saya sangat menyambut positif hal tersebut. Semoga nomor urut 9 yang saya dapat juga bisa dilimpahkan manfaat serupa,” ungkapnya saat ditanya mengenai makna nomor 9 sebagai nomor urutnya. Ia juga menambahkan bahwa angka 9 adalah penutup dan tertinggi dalam angka. Diharapkan makna ini membawa positif bagi dirinya.

Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. dengan nomor urut 9 untuk DPD-RI Dapil Maluku Utara

Tentang agenda kerja, ia enggan untuk membicarakan lebih jauh karena belum tahap kampanye. Baginya, tak ada janji bombastis dan muluk-muluk. “Saya, dalam artikel (tulisan), video, juga diskusi kerap mengkritik terkait kandidat yang berjanji sesat dan warga yang berharap keliru. Tak sedikit kandidat yang janji di luar tupoksi/wewenang dari jabatan yang ditujunya kelak, bersifat pribadi (bukan publik), dan tidak sesuai dengan anggaran daerah/nasional. Banyak kasus calon legislatif berjanji bangun jalan sekian kilo meter. Warga pun tak jarang minta janji sejenisnya. Ini jelas keliru karena aspek-aspek yang saya sampaikan sebelumnya telah diterobos. Bukan untung malah buntung. Ia terbeban dengan janjinya sendiri dan warga pun kecewa karena telah berharap,” ujar laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini.

Mari berpolitik gagasan

“Saya ingin menang tapi dengan cara yang bermartabat,” jawabnya saat ditanyai mengenai politik uang/transaksional yang biasanya masif terjadi saat momen pemilu. “Dalam berpraktik politik, saya meyakini dan menganut nilai politik gagasan, yang mengutamakan pertukaran ide/gagasan, bukan materi lainnya,” tambah pegiat Politik Gagasan ini. Melalui nilai politik gagasan yang ia sebarkan, ia ingin kita semua berbenah demi demokrasi yang mapan ke depan sehingga peluang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih besar.

Kandidat dan warga harus sama-sama berbenah dalam momen Pemilu. Kandidat tawarkan kapasitas dan kapabilitas dirinya, warga mengujinya. Kandidat tawarkan agenda kerja yang terukur dan relevan, warga mengujinya. Tak ada lagi politik uang/transaksional dan politisasi identitas. Menurut Graal yang kini berusia 36 tahun, “Kita perlu tolak praktik politik buruk nan usang semacam itu. Dibarengi dengan partisipasi politik warga yang aktif. Jika prasyarat-prasyarat ini kita lakukan, secara langsung kita telah menjadi subjek yang berperan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita sendiri. Pun, membuat Pemilu bermutu dan berkualitas.”

Nilai tersebut layak didukung. Kita perlu optimis bahwa selalu ada harapan untuk perbaikan Maluku Utara. “Saatnya wajah Maluku Utara lebih berseri karena sumber daya manusia dan sumber daya alamnya berhasil memanfaatkan dan dimanfaatkan secara optimal. Bagi saya, dukungan basudara semua adalah ‘pagar’ untuk menjaga sekaligus ‘tali’ yang mengikat. Anda mendukung, tugas saya untuk berpikir dan bekerja,” tutup kandidat DPD-RI Dapil Maluku Utara dengan no. urut 9 ini.

Safari Politik Gagasan, R. Graal Taliawo Menyapa Halmahera Tengah

Diposkan pada oleh graaltaliawo

PADA Maret ini, pegiat politik gagasan, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., melanjutkan safari politik gagasannya ke Halmahera Tengah selama beberapa hari—setelah sebelumnya Januari lalu ke Halmahera Timur. Ini adalah wujud komitmennya untuk menjalankan apa yang ia yakini guna membenahi dan menjawab keresahannya atas praktik politik kita selama ini.

Banyak titik yang disapanya, mulai dari Weda Kota, Lelilef, hingga ujung Halmahera Tengah di Tepeleo. Terpantau banyak kalangan memadati setiap lokasi diskusi yang diadakan hampir pada setiap malam hari ini. Ada muda-mudi, bibi-bibi, om-om, hingga tua-tua.

Pada setiap diskusi, laki-laki kelahiran Wayaua (Bacan) ini, selalu membuka diskusi dengan interaktif. Ia mengajak audiens untuk mempertanyakan dan menguji apa yang mereka pahami mengenai pemilu, alasan memilih kandidat, dan hal apa yang biasanya dimintakan kepada kandidat yang datang.

Graal dan warga Desa Yondeliu sedang berdiskusi
Politik Gagasan (18/03/2023)

Jawaban mereka mengarah pada penyakit demokrasi/politik transaksional, yakni jual-beli suara dan politik identitas—yang notabenenya tidak seharusnya ada dalam tubuh demokrasi kita. Jawaban-jawaban audiens tersebut adalah pintu masuk bagi tokoh muda Maluku Utara ini untuk membahas tentang penyakit dalam demokrasi kita dan politik gagasan sebagai alternatifnya.

Graal mencontohkan salah satu andil kita dalam berpolitik transaksional, misalnya, “Sebagai masyarakat, kita kerap meminta barang atau barter dengan kandidat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari sisi kandidat, mereka membeli suara warga melalui serangan fajar, bagi-bagi sembako, dan transaksi lainnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, ia juga memaparkan data-data tentang kasus/masalah di Maluku Utara hari ini; tingkat korupsi, layanan kesehatan yang terbatas, akses pendidikan yang belum merata, kualitas infrastruktur yang buruk, dan lainnya. Singkat kata, menurut Graal, semua masalah-masalah ini terjadi karena dampak dari praktik politik transaksional yang dijalankan selama ini (mengacu pada jawaban kebanyakan audiens). “Kasus-kasus ini adalah dampak dari absennya politik gagasan dalam praktik politik kita. Padahal, dampaknya tidak main-main dan dekat sekali dengan kita,” tegasnya.

Menurutnya, untuk memutus itu, politik gagasan adalah alternatifnya. Politik gagasan mengutamakan ide sebagai modal dalam bertransaksi politik. “Dengan begitu, bukan material, tapi kita (kandidat dan warga) saling memperbincangkan ide untuk kesejahteraan ke depan. Kita perlu mengisi ruang publik dengan hal-hal baik, supaya yang buruk tidak masuk menguasai,” tegasnya.

Seorang ibu dari Desa Yondeliu bertanya tentang
Politik Gagasan (18/03/2023)

Salah seorang warga bertanya, “Apakah mungkin politik gagasan akan mengubah praktik politik kita selama ini yang kadung transaksional?” Graal menegaskan, “Kalau pelaku politik transaksional adalah kita, maka sumber masalahnya ada di kita, dan karena itu solusinya pun ada di kita. Kita (warga maupun elite) yang harus menyelesaikannya, dengan cara berhenti berpolitik secara transaksional dan menggantinya dengan politik gagasan.”

Ia menambahkan bahwa jika ingin masa depan politik kita lebih baik, penting untuk mengubah cara berpolitik kita hari ini.

Sama halnya dengan Halmahera Timur, Halmahera Tengah juga sangat berkesan baginya. “Basudara dong semua sangat menyambut dengan terbuka untuk memperbincangkan politik gagasan. Mereka duduk menyimak dan aktif berdiskusi hingga larut malam. Ini cukup menjadi bukti bagi saya bahwa politik gagasan bisa dan layak disebarkan di semua kalangan dan semua tempat, tanpa terkecuali,” tambahnya.

Graal dan para ibu foto bersama (18/03/2023)

R. Graal Taliawo, yang kini berusia 35 tahun, berharap politik gagasan akan menjadi peluang bagi kita untuk mewujudkan praktik politik yang lebih bermartabat dan dewasa. “Saya berharap ini menjadi rekam jejak yang baik bagi masyarakat untuk menyambut momen politik 2024. Ini juga menjadi amunisi bagi saya untuk terus melangkah menyebarkan politik gagasan ke kabupaten lainnya,” tutupnya.

R. Graal Taliawo Dukung Literasi Maluku Utara

Diposkan pada oleh graaltaliawo

“Niat baik akan selalu membuahkan hasil,” ucap harapan Yulia Pihang, penggagas Literasi PERII, saat menerima penyerahan dukungan 700 buku dan 3 laptop. Acara serah terima dilakukan pada Selasa, 24 Januari 2024 di Kantor Desa Saolat, Wasile, Halmahera Timur. Pendistribusian buku dan laptop ini diinisiasi oleh R. Graal Taliawo.

Dihadiri sekitar 60 warga dewasa dan anak-anak, sambutan atas kehadiran R. Graal Taliawo dan pihak lainnya begitu meriah dengan tarian cakalele dan dana-dana dari adik-adik komunitas, juga jamuan makanan lokal dari para ibu-ibu PKK.

Tak heran, masyarakat desa begitu antusias dengan program ini lantaran tiga tahun belakangan tidak ada pihak yang memberikan dukungan buku bagi anak-anak di Desa Saolat. Marnike, salah seorang warga perempuan, mengaku bahwa ini bagai mimpi yang terwujud. “Sebagai ibu, saya sangat senang dan bahagia karena anak-anak bisa mendapatkan banyak pengetahuan melalui buku-buku ini. Ke depan, ini akan membuat mereka bisa pandai dan lebih berpengetahuan,” ujarnya.

Tampak buku-buku dengan berbagai genre (anak-anak, sosial, politik, ekonomi, pertanian, kelautan, pertambangan, dan lainnya) rapi mengisi rak-rak buku di Rumah Baca sederhana ini. “Buku-buku ini bebas dibaca dan dipinjam oleh siapa pun, khususnya anak-anak Desa Saolat. Tapi dengan catatan, tidak rusak dan harus dikembalikan,” kata Yulia Pihang.

Program yang merupakan ide R. Graal Taliawo ini berupaya memperjuangkan peningkatan literasi anak-anak Maluku Utara. Ia sangat mendukung adanya rumah baca. “Sangatlah tidak tepat jika pengetahuan hanya terpusat pada institusi formal,” tegas pegiat literasi yang juga merupakan doktor Ilmu Politik ini. Menurutnya, pengetahuan harus didistribusikan. Siapa pun berhak mengakses pengetahuan, bahkan di lingkup informal sekalipun.

“Literasi memberi kita banyak pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, akan membuat kita semakin berdaya dan sejahtera,” tambah pegiat literasi asal Wayaua, Bacan ini. Dengan program ini, harapannya rumah baca dan anak-anak Maluku Utara akan maju beribu-ribu langkah dari sebelumnya menuju kebaikan. Setali tiga uang, program literasi ini juga begitu mendukung visi rumah baca, yakni membaca realitas, menulis masa depan, melawan ketidakadilan.

Literasi PERII menjadi rumah baca pertama yang melakukan serah terima. Dalam beberapa bulan ke depan, akan disusul penyerahan ke beberapa rumah baca lainnya di berbagai kabupaten di Maluku Utara. Salam literasi.

“MILENIALKAN” PASAR DENGAN KOMUNITAS MUDA KREATIF

Diposkan pada oleh graaltaliawo

HIRUK-PIKUK pasar di Ternate, Maluku Utara belakangan ini tampaknya agak lain. Bukan karena aktivitas perdagangan, melainkan karena tata kelola pasar yang carut-marut. Banyak lapak dan gudang dibangun pedagang dengan menyalahi ketentuan tata ruang di Kawasan Pasar Sabi-sabi bagian utara hingga Pasar Higienis (Cermat, 25 Oktober 2021). Selain itu, masih banyak pula pedagang berjualan di luar area yang ditetapkan seperti di Pasar Higienis, Pasar Percontohan, dan belakang Jatiland Mall (Cermat, 11 Oktober 2021). Sebelumnya, pada 9 September 2021, Aliansi Masyarakat Ternate dan mama-mama pedagang Pasar Gamalama kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Ternate. Mereka menuntut penyelesaian masalah penataan pedagang di pasar, ketersediaan air bersih, pembangunan Pelabuhan Hiri, dan lainnya (kieraha.com).

Menurut Graal, lulusan magister Sosiologi Universita Indonesia (UI), yang kini tengah mengambil studi doktoral ilmu politik di universitas yang sama itu, “Pemberitaan dan aksi protes tersebut adalah cerminan bagaimana amburadulnya tata kelola pasar di Ternate. Permasalahan lainnya yang tak luput adalah mengenai strategis atau tidaknya letak suatu pasar, akses jangkauan oleh konsumen, pedagang, dan pelaku pasar lainnya, jarak antar-pasar dalam satu daerah, hingga fasilitas yang tersedia di dalam pasar, juga pengelolaan sampah yang dihasilkan.” Ia menambahkan bahwa itu semua perlu menjadi catatan dan perhatian bagi pemerintah setempat.

Lebih lanjut, baginya akar permasalahan adalah tata kelola pasar yang belum dilakukan secara maksimal sehingga masih banyak celah dalam praktiknya. Kurang adanya inovasi dan penyegaran dalam pengelolaan adalah faktor lainnya, belum lagi masalah pengawasan.

Atas itu semua, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar Maluku Utara menurun. Pendapatan daerah secara keseluruhan sebelum APBD Perubahan 2020 dianggarkan sebesar Rp1.093.762.225.600,00 namun mengalami penurunan sebesar Rp79.804.264.389,00 atau turun 7,3 persen, sehingga menjadi sebesar Rp1.013.957.961.211,00 (Koridor Malut,06 Oktober 2020). Padahal, menurut Graal, jika pasar dikelola dengan serius tentu berpotensi meningkatkan PAD, yang juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan fasilitas publik.

Graal mengatakan bahwa solusinya adalah perbaikan tata kelola pasar menjadi keharusan. Kota Ternate sebagai sentra perekonomian Maluku Utara sepatutnya melakukan pembenahan secara holistik mulai dari strategis/tidaknya letak suatu pasar, aksesibilitas menuju dan dari pasar, tata ruang pasar, fasilitas di dalam pasar, termasuk keamanan dan kenyamanan pasar. Bisa dipertimbangkan untuk mengadopsi beberapa pola pasar swalayan modern yang dianggap relevan. Menurutnya, ini bertujuan supaya aktivitas perdagangan di pasar meningkat, roda perekonomian berputar, sehingga ujungnya retribusi bertambah, pun PAD Maluku Utara. Tak hanya itu, iklim pasar yang hidup tentu akan membuka banyak peluang lapangan pekerjaan dan usaha lainnya.

Di sisi lain, pegiat sosial asal Halmahera yang juga aktif mengikuti perkembangan pembangunan di wilayah itu, mengusulkan pemerintah daerah memanfaatkan industri 4.0 yang serbadigital. “Pemda bisa menggandeng komunitas atau anak-anak muda kreatif untuk berkontribusi menawarkan inovasi yang berkaitan dengan kemajuan pasar. Sistem jual-beli daring, salah satunya. Menawarkan alternatif dan kemudahan bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk datang langsung ke pasar, sehingga belanjaan diantar ke tujuan—memudahkan dan melancarkan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat. Mereka bisa menjadi perantara antara pedagang dan konsumen, pedagang dan distributor, atau lainnya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah juga sebaiknya menjembatani mereka untuk mengolah dan menjual produk hasil karyanya di pasar. Komunitas muda yang banyak bermunculan dan bergeliat di kota Ternate hari-hari ini bisa dilibatkan untuk menghidupkan pasar (dengan cara dan gaya mereka sendiri) di bagian-bagian tertentu seperti kios makanan dan minuman, toko buku, dan lainnya. Mereka didorong untuk terlibat, difasilitasi untuk memanfaatkan dan mengubah wajah pasar menjadi lebih dari sekadar pasar tradisional, namun menjadi pasar yang bernuansa asyik dan berwajah “milenial”. 

“Dengan begitu, diharapkan pasar bisa tampak lebih menarik, jauh dari kekumuhan, serta berdampak pada perkembangan ekonomi warga dan kota,” tutupnya.

Jakarta, 02 November 2021.

R. Graal Taliawo (Pegiat Sosial)

KEKERASAN SEKSUAL MENCIDERAI SEMANGAT REFORMASI KEPOLISIAN

Diposkan pada oleh graaltaliawo

SESUAI tugasnya, polisi seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Celakanya, kini polisi justru menjadi “bulan-bulanan” dan sorotan masyarakat. Bukan karena pungutan liar, terseret kasus politik, atau respons represif terhadap kebebasan sipil, kali ini karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

Kasus Bunga (bukan nama sebenarnya) di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, membuat masyarakat geram luar biasa. Sulit diterima nalar. Perempuan di bawah umur diperkosa polisi di Kantor Polsek. Belum reda, masyarakat kembali dibuat geram dengan kasus Mawar dan Indah (bukan nama sebenarnya) di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kedua korban diperkosa oleh oknum polisi. Mirisnya, mereka adalah anak tiri dan ipar dari si pelaku.

Kasus tersebut dan banyak kasus serupa lainnya tidak bisa dianggap sepele, apalagi pelakunya melibatkan anggota kepolisian yang notabenenya aparat negara. Menurut Graal Taliawo, lulusan magister Sosiologi UI yang kini tengah mengambil studi doktoral ilmu politik di universitas yang sama itu, “Upaya reformasi kepolisian menjadi patut dipertanyakan, bisa jadi belum optimal atau mengalami kemunduran. Sudah berjalan sejak tahun 2000, tapi perilaku busuk dari dalam tubuh kepolisian masih menjadi persoalan yang sangat serius.”

Berkaca dari kasus “kecolongan” itu, reformasi struktural dan reformasi kultural di kepolisian seakan jalan di tempat dan masih menjadi pekerjaan rumah institusi yang harus terus diselesaikan. Lanjut Graal, lemahnya instrumen dan prosedur pengawasan di Kantor Polsek menjadi peluang emas bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Minimnya teknologi pengawasan seperti kamera awas turut menjadi faktor penyebab. Juga, luputnya pengawasan yang dilakukan oleh sesama aparat kepolisian yang bertugas, atau patut dicurigai ada kesepakatan “kongkalikong” tertentu. “Selevel Polsek tidak seharusnya minim pengawasan, ada prosedur tertentu bahwa setidaknya Polsek harus dijaga oleh beberapa polisi yang bertugas,” ujar Graal, pegiat sosial asal Halmahera yang juga aktif mengikuti perkembangan pembangunan di wilayah itu.

Selain itu, standar prosedur mengenai aktivitas di Kantor Polsek tampaknya tidak dijalankan secara konsisten. Apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. “Prosedur pemberian keterangan dari masyarakat, yang merupakan tahap dasar, standarnya dilakukan di ruang terbuka. Bukan di ruang tertutup dan terkunci seperti yang dialami Bunga,” pungkasnya.

Selanjutnya, reformasi kultural yang berkaitan dengan profesionalitas dan etos kerja kepolisian. Kasus-kasus di atas, menurut Graal, menjadi bukti bagaimana oknum polisi masih kerap menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat negara. Ia mengatakan bahwa embel-embel menegakkan hukum sering dimanfaatkan para polisi untuk mendominasi dan mengeksploitasi warga yang lemah. Kerap kali, sikap ‘militeristik’ polisi dalam menjalankan tugas bersifat intimidatif. Misalnya, pada kasus Bunga, ada kejadian di mana Bunga dan temannya ditegur dengan kalimat-kalimat kasar dan bernada makian. Keduanya bahkan dilempari dengan korek api gas (dalam malutpost, 22 Juni 2021). “Ini tentu tidak dibenarkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, dalam menjalankan tugas, polisi tidak terlepas dari kode etik. Tampaknya kode etik masih belum dipahami secara tuntas dan diterapkan secara utuh oleh aparat kepolisian kita. Padahal, memahami dan menaati kode etik secara konsisten akan membantu anggota kepolisian untuk bertanggung jawab atas profesinya, sebab mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Graal berpandangan kasus kekerasan seksual oleh polisi adalah “pukulan telak” atas ketidakprofesionalan pihak kepolisian. “Untuk memperbaikinya, dibutuhkan pembinaan internal secara segera karena ini mendesak. Profesionalisme kerja harus dibentuk secara terstruktur dan komprehensif, serta menyasar ke seluruh level dan bagian. Tak kalah penting, sistem pengawasan setiap kantor polisi dan unsur-unsur di dalamnya dilakukan secara tegas, ditambah perlu dilakukan evaluasi berkala,” ujarnya.

Evaluasi atas konsep “Presisi”—prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan—yang digagas Kapolri Listyo Sigit pun perlu dilihat kembali. Bagi Graal, semangat dan makna dari konsep tersebut sangat baik untuk mentransformasi kerja-kerja Polri ke depan. Namun, disayangkan apabila banyak fakta di lapangan belum mencerminkan hal tersebut. Ia berharap bahwa Presisi yang mengandung nilai dan komitmen itu tidak berujung menjadi jargon semata, melainkan perlu diterapkan secara konsisten, sehingga dapat menekan perilaku-perilaku menyimpang, termasuk tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

Guna mencegah kasus serupa berulang, reformasi internal kepolisian tampaknya mendesak untuk dilakukan. Ini menjadi upaya pembenahan institusi kepolisian supaya tidak busuk dari dalam tubuhnya. Graal Taliawo berharap lembaga ini bersikap konsisten dengan semangat reformasi kepolisian—profesional, bertanggung jawab, serta tanggap terhadap kepentingan masyarakat—serta konsep “Presisi” yang digagas Kapolri.

“Masyarakat sangat berharap pihak kepolisian bersikap tegak lurus dalam menjalankan peraturan dan tugas-tugasnya. Tindakan-tindakan yang menciderai rasa keadilan publik, pelanggaran-pelanggaran moral, menyalahi kode etik serta pelanggaran pidana berat lainnya, harus dihentikan dan jangan terulang kembali dalam institusi kepolisian kita,” tutupnya.

Jakarta, 29 Juni 2021.

R. Graal Taliawo

SATU DEKADE FESTIVAL TELUK JAILOLO: KEMBALIKAN ESENSI FESTIVAL

Diposkan pada oleh graaltaliawo

FESTIVAL Teluk Jailolo (FTJ) kembali dihelat tahun ini, tepatnya pada 9–12 Juni 2021. Sudah satu dekade lebih, sejak 2009, ajang promosi daerah ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Sayang, tak hanya konsisten dari sisi waktu penyelenggaraan, tapi juga konsisten dari sisi dampak yang belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat Halmahera Barat dan Maluku Utara.

Festival ini luar biasa potensial. Bahkan, FTJ kembali terpilih dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai salah satu 10 event terbaik kategori berbasis adaptasi dan inovasi, setelah tiga tahun berturut-turut masuk Calendar of Event Kementerian Pariwisata RI (indotimur.com, 25 Mei 2021). Menurut Graal, lulusan magister Sosiologi UI yang kini tengah mengambil studi doktoral ilmu politik di universitas yang sama itu, “Pemanfaatan yang maksimal bisa membuat FTJ menjadi sumber pundi-pundi daerah dan masyarakat Halmahera Barat juga Maluku Utara. Bukan sekadar acara seremonial belaka yang ‘menghamburkan’ anggaran.”

Penganggarannya memang tak main-main. Pada 2012, FTJ dianggarkan dalam APBD 2012 sebesar Rp 2,1 miliar (antaranews.com, 19 April 2012). Sedangkan, anggaran dari APBD 2021 untuk FTJ tahun ini berkisar Rp 300 juta (infopublik.id, 27 Januari 2021), belum ditambah dari anggaran lainnya seperti kementerian dan kontribusi dari masing-masing SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Anggaran tahun ini cenderung turun karena festival diselenggarakan sederhana berkenaan dengan pandemi Covid-19.

Graal mengatakan jangan sampai total anggaran yang mencapai ratusan juta, bahkan sebelumnya miliaran rupiah ini terbuang sia-sia. Kalkulasi perlu diestimasi dengan matang. Harapannya, perhelatan FTJ bisa berperan meningkatkan perekonomian masyarakat Halmahera Barat dan Maluku Utara.

Seperti biasa, fakta berkata lain. Berdasarkan data BPS Kabupaten Halmahara Barat (diolah), pertumbuhan ekonomi pada 2016–2020 cenderung fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,13 persen, kemudian turun pada 2017. Mengalami kenaikan pada 2018 dan 2019 mencapai 5,51 persen, tapi menurun signifikan pada 2020 mencapai 0,62 persen. Pun, sektor yang memiliki kontribusi terbesar bukanlah sektor pariwisata, melainkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 39,41 persen.

Selain itu, mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDPB) Halmahera Barat (diolah) dalam empat tahun terakhir, kontribusi sektor pariwisata juga masih kecil. Ini dilihat dari sektor penyedia akomodasi dan restoran—sebagai bagian dari tolak ukur kegiatan pariwisata—hanya berkontribusi sebesar Rp 2,5 miliar per tahun. Angka ini jauh dibandingkan sektor pertanian dan perikanan yang berjumlah Rp 450 miliar per tahun.

Graal menambahkan, ini mengindikasikan sektor pariwisata kita belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, sektor pariwisata bisa menjadi sektor unggulan, berkaca pada luar biasanya potensi pariwisata yang kita miliki, termasuk FTJ. “Apa yang tidak kita miliki? Keunikan budaya, keramahan sosial masyarakat, serta keindahan bentang alam, semua ada. Paket lengkap,” lanjutnya.

Fakta lainnya, kunjungan wisatawan ke Maluku Utara secara umum mengalami tren negatif. Hal ini bisa dilihat dari tingkat penghunian kamar hotel bintang. Dari data BPS Maluku Utara (yang diolah) tahun 2019–2021, angkanya menurun tajam. Pada 2019 mencapai 78.123 orang, kemudian menurun pada 2020 menjadi 41.855 orang, dan kembali menurun pada 2021 (Januari–April) mencapai 26.003 orang.

Tak menutup kemungkinan penurunan jumlah wisatawan di level makro (Maluku Utara) ini terjadi pula di level mikro (Halmahera Barat). Mengacu pada BPS Maluku Utara (2018), pada April 2018 jumlah wisatawan menurun dari bulan sebelumnya, menjadi 573 orang. Angka ini naik drastis pada Mei (bulan berlangsungnya FTJ) mencapai 10.329 orang. Namun, kembali menurun pada bulan Juni di angka 567 orang.

Kata lain, FTJ belum sepenuhnya mampu menstimulus peningkatan jumlah wisatawan ke Maluku Utara secara berkelanjutan. Padahal, menurut Graal, esensi FTJ itu adalah ajang promosi ragam potensi Maluku Utara secara umum. FTJ seharusnya bisa menarik banyak wisatawan. Lebih lanjut, “Alangkah baik FTJ difungsikan ibaratnya ‘lonceng’ penarik perhatian. Layaknya ‘lonceng’ yang dibunyikan, FTJ menjadi sinyal untuk menunjukkan dan memperkenalkan banyak objek wisata lain di Halmahera Barat dan Maluku Utara secara luas—selain tentu ‘dirinya’ sendiri.”

Sebelum “lonceng” dibunyikan, objek-objek wisata tersebut perlu disiapkan secara profesional dan komprehensif. Wisata budaya, wisata bakau, wisata laut, wisata sejarah, dan potensi wisata lainnya perlu digenjot dan dibenahi. Karena tak hanya mendatangkan wisatawan, FTJ juga bisa membuka jalan bagi para wisatawan menuju pintu lain, ke objek-objek wisata di sekitar Halmahera Barat dan Maluku Utara. Maka itu, objek wisata lain tidak boleh terbengkalai dan pemerintah diharapkan tidak terfokus pada FTJ semata.

Tiba “lonceng” dibunyikan, para wisatawan berbondong-bondong menghampiri sumber bunyi. Ini adalah momen yang tepat untuk menyuguhi mereka berbagai potensi lain yang ada di sekitar sumber bunyi itu. Semua potensi wisata siap terbuka lebar menyambut wisatawan. 

Laki-laki asal Loloda, Halmahera Barat, ini mengingatkan bahwa ketika diposisikan sebagai “lonceng”, maka seharusnya FTJ tidak perlu dilaksanakan setiap tahun. Bisa dua atau tiga tahun sekali, selagi menunggu semuanya berbenah. Apalagi di tengah situasi pandemi yang belum junjung reda. Bunyikan “lonceng” sesekali saja, jangan setiap tahun.

Ia juga menambahkan, “Mari kembalikan esensi FTJ seperti seharusnya. FTJ adalah ‘lonceng’ yang nyaringnya bukan untuk diri sendiri, tapi juga menyebar ke seluruh Maluku Utara.” Yang terpenting, kesiapan objek wisata Maluku Utara secara menyeluruh, bukan hanya terpaku pada FTJ. Penyelenggaraannya perlu terintegrasi dengan objek wisata lain.

Mengundang tamu berarti harus siap menjamunya. Besarnya potensi pariwisata perlu didukung infrastruktur yang memadai. Jika tidak, akan percuma. “Selama ini, wisatawan FTJ sebagian besarnya menginap di Ternate, karena penginapan di sekitar Halmahera Barat belum memadai,” ungkap Graal. Menurutnya, ini perlu menjadi catatan supaya perekonomian bisa berputar juga di Halmahera Barat, bukan hanya di Ternate.

Objek wisata, transportasi, penginapan, dan konsumsi adalah aspek berkesinambungan dalam wisata. Itu penting diperhatikan. Utamanya, wisatawan perlu dimanjakan dengan objek wisata, sekaligus yang tak kalah penting adalah kemudahan akses transportasi, kelayakan penginapan, serta ketersediaan makanan dan minuman yang sehat serta bersih.

Semua bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat Halmahera Barat dan Maluku Utara secara umum. Dengan begitu, FTJ bisa menjadi motor penggerak roda perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui pembukaan lapangan kerja atas infrastruktur yang diperlukan tersebut. Dampak perhelatannya pun akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selain itu, pelibatan para investor swasta dalam porsi tertentu pun bisa dipertimbangkan. Ini untuk menekan anggaran yang dikeluarkan pemerintah,” ujar Graal, pegiat sosial asal Halmahera yang juga aktif mengikuti perkembangan pembangunan di wilayah itu. Keduanya bisa menjalin hubungan mutualisme.  Investor mendapat pasar baru dan pemerintah mendapat citra pariwisata yang baik.

Para investor tentu tidak sembarang berinvestasi. Potensi ke depan, untung, dan rugi menjadi aspek yang tak luput dari kalkulasi. Ketika mereka berinvestasi, itu berarti daerah tersebut memiliki prospek dan potensi masa depan yang tinggi. Berarti juga kondisi daerahnya relatif aman dan nyaman karena investasi mensyaratkan iklim sosial, politik, maupun ekonomi yang stabil.

Dengan sendirinya, citra positif sektor pariwisata suatu daerah akan terbangun. Secara psikologis akan membantu menumbuhkan tingkat kepercayaan para wisatawan atas keamanan dan kenyamanan wisata daerah tersebut. Kehadiran investasi swasta, khususnya korporasi besar ini bisa dalam bentuk penginapan berbintang, restoran kenamaan, dan lainnya.

Jangan sampai potensi besar yang dimiliki Halmahera Barat ini terpendam. Perlu terus digali dan ditampilkan dengan pengemasan yang apik. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat adalah melakukan pergantian birokrat di level SKPD. Saatnya memberi napas baru pada struktur dan kinerja birokrasi. Dengan begitu, diharapkan ide-ide baru dan segar, juga sentuhan kreativitas dan inovasi dapat mewujudkan pemanfaatan potensi yang maksimal.

Lebih dari sekadar ajang tahunan, Festival Teluk Jailolo adalah harapan bagi kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat dan Maluku Utara. Kembalikan esensinya seperti semula. Sebaik-baiknya potensi adalah yang bisa dijadikan sebagai sumber penghidupan. “Supaya FTJ, tak hanya konsisten dari sisi waktu penyelenggaraan, tapi juga konsisten berdampak pada perekonomian masyarakat Halmahera Barat dan Maluku Utara,” tutupnya.

Jakarta, 11 Juni 2021.

R. Graal Taliawo (Pegiat Sosial)