GUGATAN mengenai masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) kembali diajukan pada 22 Juni 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) meresponsnya melalui Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 pada 31 Juni 2023. Mengutip rilis mkri.id, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Meski ditolak, ide mengenai batasan periodisasi … Lanjutkan membaca Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol
Bahaya Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa
FIRE has power to melt metals (api punya kekuatan untuk meleburkan baja). Ada dua kemungkinan: meleburkan untuk mencipta sesuatu yang lebih baik atau meleburkan untuk menghancurkan yang sudah baik. Revisi masa jabatan kepala desa (kades) mengarah pada yang kedua. Mengikis demokrasi dan menuntun pada otoritarianisme. Masa jabatan perlu dibatasi guna mencegah hal-hal korup yang cenderung … Lanjutkan membaca Bahaya Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa
Sambut 2024 dengan Politik Gagasan
IBARAT tubuh, demokrasi Indonesia sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, terjangkit berbagai penyakit berupa patologi-patologi demokrasi. Sederhananya, ada 3 jenis, yakni korupsi politik, jual-beli suara, dan politik identitas. Beragam patologi ini salah satunya disebabkan oleh praktik politik kita selama ini yang transaksional—pertukaran materi demi kepentingan pribadi. Untuk memulihkannya, tentu kita memerlukan obat. Politik gagasan adalah … Lanjutkan membaca Sambut 2024 dengan Politik Gagasan
R. Graal Taliawo Dukung Literasi Maluku Utara
“Niat baik akan selalu membuahkan hasil,” ucap harapan Yulia Pihang, penggagas Literasi PERII, saat menerima penyerahan dukungan 700 buku dan 3 laptop. Acara serah terima dilakukan pada Selasa, 24 Januari 2024 di Kantor Desa Saolat, Wasile, Halmahera Timur. Pendistribusian buku dan laptop ini diinisiasi oleh R. Graal Taliawo. Dihadiri sekitar 60 warga dewasa dan anak-anak, … Lanjutkan membaca R. Graal Taliawo Dukung Literasi Maluku Utara
“BISNIS” SENJATA DI TENGAH KONFLIK PAPUA
KASUS melawan kemanusiaan yang menyebabkan kematian kembali terjadi. Nyaris redup di tengah naiknya kasus FS, dan kini Bjorka. Padahal, kasus ini tak kurang mirisnya menciderai hak asasi manusia (HAM) kita. Membunuh seolah tak cukup, pelaku pun memutilasi para korban. Kasus ini dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) dan masyarakat sipil terhadap orang asli … Lanjutkan membaca “BISNIS” SENJATA DI TENGAH KONFLIK PAPUA
REFORMASI RELASI ANTAR-ANGGOTA POLRI
SATU per satu buah yang busuk jatuh dari pohonnya. Banyak kasus terkuak melibatkan polisi bahkan sebagai dalangnya: penembakan, judi online, narkoba. Kepercayaan publik terhadap kepolisian pun kembali mendapat tantangan. Yang masih menjadi sorotan adalah kasus Irjen. FS atas Bharada E dalam peristiwa penembakan Brigadir J. Kasus ini seolah melunturkan marwah Polisi Republik Indonesia (Polri) yang … Lanjutkan membaca REFORMASI RELASI ANTAR-ANGGOTA POLRI
KEMBALIKAN ASAS RAHASIA DALAM PEMILU
KASUS kekerasan terhadap Ade Armando (11/04/2022) adalah cerminan gunung es atas ketegangan sosial masyarakat kita akibat hilangnya asas rahasia dalam pilihan politik. Ketika pilihan politik diumbar bebas, bahkan dijadikan alat provokasi, ketegangan sosial menjadi tidak sehat. Perbedaan pilihan politik tidak dirayakan, sebaliknya menjadi alat merendahkan dan saling menekan. Keterbukaan dan kemudahan di era digital (banjirnya … Lanjutkan membaca KEMBALIKAN ASAS RAHASIA DALAM PEMILU
TANTANGAN UU TPKS
KINI cahaya mulai terlihat di ujung terowongan yang gelap itu: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah wujud serius negara untuk menolak bahkan menghapus kekerasan seksual. Produk hukum ini bagian dari dimensi struktural yang memberi kepastian atas perlindungan kita supaya terbebas dari kekerasan seksual. Meski begitu, kita tak boleh lengah karena itu saja belum … Lanjutkan membaca TANTANGAN UU TPKS
JERAT KORUPSI ASN
SEBENING apa pun air yang dituang ke gelas berisi bubuk kopi, pasti akan larut menghitam. Mereka yang masuk ke suatu sistem mau tidak mau “dipaksa” untuk beradaptasi. Jika bubuk kopi mengandung racun, air yang dituang pun akan menghasilkan minuman kopi beracun, juga sebaliknya. Itu adalah gambaran korupsi dan sistem struktural birokrasi. Imbasnya, korupsi yang melibatkan … Lanjutkan membaca JERAT KORUPSI ASN
KELOLA SAMPAH, BUKAN BUANG
JARGON “Buanglah Sampah Pada Tempatnya” tak lagi relevan. Karena itu saja tak cukup untuk mengatasi permasalahan sampah yang begitu membludak di Indonesia. Kota Ternate, Maluku Utara mengalami ini. Bahkan, Ombudsman menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate gagal menangani sampah (ombudsman.go.id, 24/08/2021). Jika ini dibiarkan, sudah pasti lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya menjadi pihak yang dirugikan. … Lanjutkan membaca KELOLA SAMPAH, BUKAN BUANG
kanalgraal.com 