KETERWAKILAN TIMUR DALAM PEMERINTAHAN

INDONESIA akan menyongsong agenda besar dalam masa pemerintahan Prabowo ke depan. Masih dalam ingatan, Presiden Republik Indonesia ke-8 (melalui pidato pelantikan 20/10) dengan tegas dan tak gentar mengatakan bahwa Indonesia akan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi semua komoditas yang dimiliki. Peran para perpanjangan tangan Presiden (baca: menteri) sangat krusial dalam mendukung pencapaian agenda ini. Komposisi keterwakilan menteri pada Kabinet Merah Putih menjadi sorotan. Dari 48 kementerian, tidak ada keterwakilan secara deskriptif/fisik untuk beberapa provinsi, sedangkan ada provinsi yang memiliki keterwakilan lebih dari satu orang. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 30/11/2024.

SUDAHI MANUAL, WAKTUNYA REKAPITULASI ELEKTRONIK

PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) menyisakan beragam catatan merah. Dari banyaknya pemberitaaan mengenai laporan dan pengalaman warga berkenaan dengan kecurangan Pemilu—sebelum dan setelah Hari Pencoblosan (14 Februari 2024)—tentu naif jika beranggapan Pemilu kita baik-baik saja. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 26/06/2024.

URGENSI POLITIK GAGASAN PADA PILKADA 2024

SALAH pilih, menyesal kemudian. Memilih kepala daerah berarti menitipkan arah pembangunan daerah ke depan, yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk kita. Kualitas adalah nomor satu. Utamanya, gagasan dan agenda kerja bukan politik transaksional dan politisasi identitas. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah momentum untuk koreksi dan perbaikan. Tentukan ke mana daerah kita akan melangkah. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 16/04/2024.

PERTANIAN MASA DEPAN MALUKU UTARA

“SEHARI-hari tong (kita) kerja bakobong (berkebun) sebagai petani kopra (kelapa). Kobong so ada dari orangtua zaman dulu, toh. Puji Tuhan dengan hasil kopra selama ini so (sudah) bisa kase kuliah (kuliahi) saya pe (punya) tiga (3) anak di Ternate,” ucap seorang Ibu dari Desa Sopi Majiko, Morotai. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 13/01/2024.

POLITISI “NAKAL”, POLITISASI NATAL

NATAL adalah momen agung yang dinantikan oleh seluruh umat Nasrani. Tak terkecuali para kandidat/politisi “nakal”. Mata mereka seolah berbinar melihat banyak massa berkumpul. Sayang dilewatkan jika tidak memanfaatkannya untuk kampanye. Politisasi mimbar gereja pada momen Natal pun tak terhindarkan. Sikap ini tentu keliru karena mengkhianati keduanya: agama dan politik. Kesakralan Natal dibatalkan dan esensi kampanye—yakni tukar pikiran—dihilangkan. Mencampuradukkan keduanya jelas soal. Kita akan terjerumus pada penyakit demokrasi: politisasi agama dan agamaisasi politik. Keduanya sangat mungkin terjadi di mimbar gereja, dan ini pengalaman kita. Tarik garis tegas supaya keduanya tak saling kehilangan makna. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 22/12/2023.

HILIRISASI PERIKANAN MALUKU UTARA

POTENSI perikanan Maluku Utara tidak diragukan, bahkan digadang sebagai poros maritim nusantara. Peluang ekonomi tersaji di depan mata. Namun, ada berbagai tantangan yang menanti diselesaikan. Perlu ada kebijakan komprehensif dari hulu hingga hilir supaya kita bisa berdaya dan sejahtera melalui sektor perikanan yang melimpah ini. Hilirisasi/industrialisasi perikanan layak menjadi master plan. Ini bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Maluku Utara dan Indonesia umumnya. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 02/12/2023.

JANJI SESAT KANDIDAT DAN HARAPAN KELIRU WARGA

BUKAN hanya politik uang, praktik demokrasi kita juga dicemari dengan janji (penulis lebih setuju memakai diksi agenda kerja) sesat kandidat dan harapan keliru warga. Demi mendulang suara, bahkan ada kandidat yang berjanji ‘bangun jembatan di daerah yang tak ada sungainya’. Sisi lain, menyadari suaranya dibutuhkan dan menganggap kandidat adalah segalanya, warga kadang meminta mereka ‘bangun gunung es di daerah yang panas’. Dari fenomena ini kita tahu bahwa politik dipandang sebatas komoditas/dagangan. Ini adalah permasalahan kolektif kita, khususnya kandidat dan warga. Supaya demokrasi tidak semakin rusak, kita perlu bahu-membahu mengubah pola pikir ini dengan cara membangun budaya politik warga (civic culture) yang baru demi praktik politik yang dewasa dan bertanggung jawab ke depan. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 18/10/2023.

BATASI MASA JABATAN KETUM PARPOL

GUGATAN mengenai masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) kembali diajukan pada 22 Juni 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) meresponsnya melalui Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 pada 31 Juni 2023. Mengutip rilis mkri.id, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Meski ditolak, ide mengenai batasan periodisasi ketum parpol ini baiknya menjadi pertimbangan untuk diskusi mendatang. Kelak kalaupun tidak diatur melalui putusan MK, bisa melalui (kesempatan) revisi UU Partai Politik atau perbaikan AD/ART dari masing-masing parpol. Tak lain demi pembangunan parpol yang demokratis secara internal. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 11/08/2023.

BAHAYA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA

FIRE has power to melt metals (api punya kekuatan untuk meleburkan baja). Ada dua kemungkinan: meleburkan untuk mencipta sesuatu yang lebih baik atau meleburkan untuk menghancurkan yang sudah baik. Revisi masa jabatan kepala desa (kades) mengarah pada yang kedua. Mengikis demokrasi dan menuntun pada otoritarianisme. Masa jabatan perlu dibatasi guna mencegah hal-hal korup yang cenderung akan terjadi jika perpanjangan masa jabatan dilakukan. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 04/07/2023.

SAMBUT 2024 DENGAN POLITIK GAGASAN

IBARAT tubuh, demokrasi Indonesia sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, terjangkit berbagai penyakit berupa patologi-patologi demokrasi. Sederhananya, ada 3 jenis, yakni korupsi politik, jual-beli suara, dan politik identitas. Beragam patologi ini salah satunya disebabkan oleh praktik politik kita selama ini yang transaksional—pertukaran materi demi kepentingan pribadi. Untuk memulihkannya, tentu kita memerlukan obat. Politik gagasan adalah “obat atas penyakit-penyakit tersebut”. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 24/02/2023.

“BISNIS” SENJATA DI TENGAH KONFLIK PAPUA

KASUS melawan kemanusiaan yang menyebabkan kematian kembali terjadi. Nyaris redup di tengah naiknya kasus FS, dan kini Bjorka. Padahal, kasus ini tak kurang mirisnya menciderai hak asasi manusia (HAM) kita. Membunuh seolah tak cukup, pelaku pun memutilasi para korban. Kasus ini dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) dan masyarakat sipil terhadap orang asli Papua (OAP). Kejadian berlangsung di Mimika, Papua pada Agustus 2022 lalu. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 20/09/2022.

REFORMASI RELASI ANTAR-ANGGOTA POLRI

SATU per satu buah yang busuk jatuh dari pohonnya. Banyak kasus terkuak melibatkan polisi bahkan sebagai dalangnya: penembakan, judi online, narkoba. Kepercayaan publik terhadap kepolisian pun kembali mendapat tantangan. Yang masih menjadi sorotan adalah kasus Irjen. FS atas Bharada E dalam peristiwa penembakan Brigadir J. Kasus ini seolah melunturkan marwah Polisi Republik Indonesia (Polri) yang selama ini dibangun: MENGAYOMI dan HUMANIS. Karena tampaknya, kinerja internal kepolisian belum secara komprehensif mengarah pada citra itu. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 24/08/2022.

KEMBALIKAN ASAS RAHASIA DALAM PEMILU

KASUS kekerasan terhadap Ade Armando (11/04/2022) adalah cerminan gunung es atas ketegangan sosial masyarakat kita akibat hilangnya asas rahasia dalam pilihan politik. Ketika pilihan politik diumbar bebas, bahkan dijadikan alat provokasi, ketegangan sosial menjadi tidak sehat. Perbedaan pilihan politik tidak dirayakan, sebaliknya menjadi alat merendahkan dan saling menekan. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

Artikel ini telah diterbitkan di kompas.com, 03/06/2022.

TANTANGAN UU TPKS

KINI cahaya mulai terlihat di ujung terowongan yang gelap itu: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah wujud serius negara untuk menolak bahkan menghapus kekerasan seksual. Produk hukum ini bagian dari dimensi struktural yang memberi kepastian atas perlindungan kita supaya terbebas dari kekerasan seksual. Meski begitu, kita tak boleh lengah karena itu saja belum cukup. Bahaya laten dari motif kekerasan seksual yang bahkan sudah mengkristal berabad lamanya masih membayangi, yakni dimensi kultural. Tidak mudah mengontrol otak dan pikiran, tapi kita bisa memulainya dari diri sendiri dan lingkup terdekat. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kompas.com, 20/04/2022,https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/12185571/tantangan-uu-tpks?page=all.

JERAT KORUPSI ASN

SEBENING apa pun air yang dituang ke gelas berisi bubuk kopi, pasti akan larut menghitam. Mereka yang masuk ke suatu sistem mau tidak mau “dipaksa” untuk beradaptasi. Jika bubuk kopi mengandung racun, air yang dituang pun akan menghasilkan minuman kopi beracun, juga sebaliknya. Itu adalah gambaran korupsi dan sistem struktural birokrasi. Imbasnya, korupsi yang melibatkan pemerintah dan kebijakan publik tentu mengorbankan masyarakat sebagai subjek kebijakan. Banyak hak kita dari berbagai aspek diambil. Kejahatan ini harus dihentikan dan pemerintah perlu mengevaluasi serta mengubah sistem birokrasi yang berjalan selama ini. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan di koran Malut Post edisi 13/04/2022.

KELOLA SAMPAH, BUKAN BUANG

JARGON “Buanglah Sampah Pada Tempatnya” tak lagi relevan. Karena itu saja tak cukup untuk mengatasi permasalahan sampah yang begitu membludak di Indonesia. Kota Ternate, Maluku Utara mengalami ini. Bahkan, Ombudsman menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate gagal menangani sampah (ombudsman.go.id, 24/08/2021). Jika ini dibiarkan, sudah pasti lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya menjadi pihak yang dirugikan. Pemerintah dan masyarakat perlu berstrategi merespons persoalan ini. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan di koran Malut Post edisi 30/11/2021.

GULA-GULA PINJAMAN ONLINE ILEGAL

MANIS di depan, pahit di belakang. Gula-gula yang ditawarkan pinjaman daring (dalam jaringan/online) ilegal berbalik menjadi racun di akhir. Yang pasti menjadi korban tentu masyarakat, khususnya mereka yang dengan perekonomian menengah ke bawah. Jika sudah begini, pemerintah dinantikan turun tangan guna mengatasi permasalahan supaya tidak melebar dan meluas. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kompas.com, 19/11/2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/11/19/20545861/gula-gula-pinjaman-online-ilegal?page=all

BUMD KUAT, DAERAH BERDAYA

TAK perlu banyak, asal produktif. Indikator dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang produktif adalah menghasilkan keuntungan. Sayangnya, ini tidak berlaku bagi BUMD Maluku Utara yang justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Berdasarkan data BPS, pada 2016 dan 2018 laba bersih BUMD Maluku Utara konsisten berada di urutan lima terbawah dengan angka minus, yakni –480 juta rupiah dan –3.840 juta rupiah. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan di koran Malut Post edisi 17/11/2021.

POLITIK MUTASI ASN

KASUS mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Maluku Utara baru-baru ini menjadi perbincangan yang hangat. Dilansir dari Malut Post pada 25 September 2021, sebanyak 56 guru di Kabupaten Pulau Morotai dimutasi untuk mengisi jabatan lain di Dinas Perhubungan dan Satpol PP serta beberapa instansi lainnya. Kasus di Ternate, ada 5 pegawai Dinas PUPR dimutasi ke kelurahan tanpa koordinasi terlebih dulu dengan Kepala Dinas (Posko Malut, 21 September 2021). […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan di koran Malut Post edisi 28/10/2021.

DARURAT KEKERASAN SEKSUAL!

INDONESIA darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Satu terbejat adalah kasus ayah kandung menghamili anak perempuannya sendiri yang berusia 15 tahun. Kejadian ini terjadi di Tidore Kepulauan, Maluku Utara (news.malutpost.id, 1 Oktober 2021). Tak hanya itu, kekerasan seksual juga menjalar ke ruang universitas dan institusi negara. Kasus seorang mahasiswi di salah satu universitas yang dilecehkan oknum dosen saat melakukan bimbingan skripsi (kompas.com, 1 Oktober 2021). Kasus Blessmiyanda, mantan Kepala Badan Pengayaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta yang melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang staf (kompas.com, 1 Oktober 2021). Bahkan tiga kasus ini tak cukup mewakili rentetan panjang kasus lainnya. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kompas.com, 11/10/2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/05580251/darurat-kekerasan-seksual?page=all.

AGAMA: MEKAR KALA DIKEKANG

TAK ada orang yang menyangsikan bahwa pesan agama adalah baik. Namun, fakta kekerasan demi kekerasan atas nama agama hari-hari ini seakan meruntuhkan klaim itu. Sesungguhnya, adalah impian bagi negeri ini agar semua orang, semua anak bangsa bebas beribadah. Begitu juga dengan penganut Ahmadiyah atau Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Tetapi kekerasan yang baru saja menimpa mereka membuat perjuangan menuju ke sana masih harus dikejar. Kita berharap Ahmadiyah segera mendapat solusi bagi kebebasan mereka. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kompasiana.com, 07/02/2011, https://www.kompasiana.com/graaltaliawo/55007f02813311791bfa7866/agama-mekar-kala-dikekang.

SANGIHE: ANTARA EMAS DAN IKAN

KEMATIAN Helmud Hontong, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, melahirkan banyak spekulasi. Tak sedikit yang menyandingkannya dengan kasus Munir—Munir Jilid 2. Keduanya meninggal di pesawat dan dikenal sebagai sosok yang kritis. Helmud menolak keras kehadiran perusahaan tambang asing di wilayahnya. Sebelum meninggal, ia sempat bersurat kepada Menteri ESDM untuk meninjau ulang perizinan atas perusahaan tambang asing tersebut. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kumparan.com, 12/07/2021, https://kumparan.com/riednograal/sangihe-antara-emas-dan-ikan-1w7PJuNiTlt.

KASUS PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH OKNUM POLISI DAN EFEK PATRIARKI

MEDUSA. Seorang Dewi Yunani yang kepalanya ditumbuhi ular-ular. Matanya begitu mematikan karena siapa pun yang dipandangnya akan menjadi batu. Medusa memang lebih sohor atas karakteristik penampilannya. Namun sejatinya, Medusa bukan sekadar itu. Medusa adalah tentang kemalangan seorang perempuan. Perempuan pendeta yang diperkosa oleh Poseidon, Mahadewa Samudera, hingga hamil. Alih-alih menghukum si pelaku, Athena justru mengutuk korban menjadi “monster” mengerikan karena dianggap telah menodai kuil suci tempatnya diperkosa. Perempuan malang itu adalah Medusa. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kompas.com, 28/06/2021, https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/28/145827865/kasus-perkosaan-anak-di-bawah-umur-oleh-oknum-polisi-dan-efek-patriarki

PERTEGAS AFIRMASI MELALUI REVISI

PEMERINTAH Indonesia akan merevisi beberapa pasal dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hal ini dilakukan karena batas waktu pemberian dana otonomi khusus (otsus) dua persen (2%) akan segera berakhir pada 2021 ini. Awalnya revisi hanya akan dilakukan pada pasal terkait alokasi anggaran (pasal 34) dan pasal terkait kewenangan pemekaran (pasal 76). Namun berdasarkan pertimbangan dari Pansus Revisi UU Otsus Papua DPR-RI, dibukalah kemungkinan untuk melakukan revisi atas pasal lainnya. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kumparan.com, 20/06/2021, https://kumparan.com/riednograal/pertegas-afirmasi-melalui-revisi-1vygj7QaNZJ

BUKAN SALAH NAGITA SLAVINA

BELAKANGAN pemberitaan mengenai Papua agak lain. Lini masa sedang ramai dengan pro-kontra penunjukan Nagita Slavina (selebritas non-Papua) sebagai duta (utusan) yang kemudian diralat menjadi ikon (simbol: maskot?) Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke-XX di Papua. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kumparan.com, 07/06/2021, https://kumparan.com/riednograal/bukan-salah-nagita-slavina-1vtXgFVLHE0

PANCASILA: SAMUDERA BERBAGAI GAGASAN

MEREKA yang berpandangan ini atau itu, atau yang cenderung memiliki cara pandang etis benar-salah (deotologis) dijamin sulit memahami posisi unik Pancasila: tertutup—sebagai ideologi—sekaligus terbuka (inklusif) dalam penafsiran. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kompasiana.com, 01/06/2011, https://www.kompasiana.com/graaltaliawo/5500d433a3331153735120e8/pancasila-samudera-berbagai-gagasan

TEKAN KEKERASAN SEKSUAL

NASIB nahas menimpa perempuan berinisial GK pada 16 Juli 2019. Tak cukup memerkosa dan mengambil barang-barang milik korban, pelaku bahkan membunuhnya. Kasus ini terjadi di Maluku Utara, ketika korban menaiki mobil penumpang umum (kompas.com, 19/07/2019). […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah dipublikasikan di kumparan.com, 25/05/2021, https://kumparan.com/riednograal/tekan-kekerasan-seksual-1voW0k4cFSd

LAMPU DARURAT KESEHATAN MALUKU UTARA

PEMENUHAN layanan kesehatan tidak boleh “pandang bulu” kepada mereka yang akan mengaksesnya. Tidak peduli tua atau muda; di desa atau di kota; “berkantong tebal” atau “berkantong tipis”; maupun lainnya. Mengakses layanan atasnya adalah hak dasar minimal warga negara (tanpa terkecuali), yang secara otomatis menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Karena dengan begitu, negara menunjukkan suatu kehadiran dan perannya secara minimal. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan di koran Malut Post edisi 21/05/2021.

SIASAT PILIH JURUSAN

KEGALAUAN dalam memilih jurusan kuliah merupakan salah satu persoalan pokok yang selalu menghantui sebagian besar siswa pasca-lulus SMA. Salah satu faktornya adalah kurikulum yang terlalu luas dan banyak sehingga siswa kesulitan untuk menemukan dan mengidentifikasi potensi diri mereka, di luar faktor didikan orangtua yang kurang optimal. Fatalnya, hal ini bisa membuat siswa mengalami disorientasi dalam menentukan tujuan hidup di masa depan. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan di koran Malut Post edisi 22/04/2021.

PETANI KOPRA MENANTI SEJAHTERA

FLUKTUASI harga kopra di Maluku Utara yang bahkan cenderung anjlok bukanlah hal tabu. Tiga tahun berturut-turut (2017–2019) harga kopra di Maluku Utara mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Maluku Utara yang telah diolah, pada 2017 harga kopra berkisar Rp9.000 per kilo, 2018 turun menjadi Rp5.000 per kilo, dan 2019 turun paling drastis di harga Rp3.000 per kilo. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan haliyora.id pada 01/04/2021, https://haliyora.id/2021/04/01/petani-kopra-menanti-sejahtera/

ADAKAH KEPENTINGAN PUBLIK DALAM REVISI UU PEMILU?

PERPOLITIKAN Indonesia selalu menarik untuk dibahas dan tak ada habisnya. Salah satunya adalah isu revisi UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang sempat ramai dibicarakan banyak kalangan. Diusulkan sendiri oleh DPR, tapi awal Maret silam, revisi UU Pemilu justru batal dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021—yang berarti batal juga untuk dibahas. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan Malut Post pada 25/03/2021, https://malutpost.id/news/read/opini/8379/adakah-kepentingan-publik-dalam-revisi-uu-pemilu

NELAYAN MALUKU UTARA, RIWAYATMU KINI

PROVINSI Maluku Utara digadang-gadang potensial untuk menjadi salah satu poros maritim Indonesia. Bagaimana tidak, luas perairan Maluku Utara mencapai 145.801 km2 atau sekira 69% dari luas keseluruhan wilayahnya (bkpmprovmalut.net, 2021). Maka tak keliru jika potensi kelautan dan perikanannya luar biasa besar. “Di Halmahera saja, bisa mencapai sekitar 140.679 ton per tahun,” ujar Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba (dalam kontan.co.id, 2019). Ini belum termasuk potensi pulau-pulau lainnya di Negeri Lumbung Ikan Nasional ini. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan Malut Post pada 27/02/2021, https://malutpost.id/news/read/opini/8224/nelayan-maluku-utara-riwayatmu-kini

RASISME DAN KESADARAN KOLEKTIF KITA

NATALIUS Pigai, eks Komisioner Komnas HAM asal Papua diberondong ujaran rasis sejumlah pihak belakangan ini. Oleh politisi Hanura cum Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Ma’ruf (Projamin), Ambroncius Nababan, ia dikatai, “Edodoeee Pace. Vaksin ko bukan sinovac pace tapi ko pu sodara bilang vaksin rabies. Sa setuju pace.” Dalam kicauan lainnya, Yusuf Leonard Henuk, dosen Universitas Sumatera Utara sengaja mengunggah foto monyet yang tengah berkaca di spion dengan keterangan, “Beta mau suruh ko pergi ke cermin.” Sementara, Abu Janda alias Permadi Arya, pendengung Jokowi berkata, “Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belom kau?” Pengalaman rasisme yang ditujukan kepada Pigai tersebut hanya segelintir contoh dari fenomena gunung es rasisme di Indonesia. […]

Lengkapnya, sila klik di sini.

*Artikel ini telah diterbitkan Malut Post pada 16/02/2021, https://malutpost.id/news/read/opini/8134/rasisme-dan-kesadaran-kolektif-kita